Pantau - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran.
Diskusi tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September.
Libatkan Ilmuwan dan Profesional
BPGMN diarahkan memperkuat langkah pencegahan kebakaran di kawasan gambut melalui kegiatan riset dan pemetaan.
Badan tersebut juga akan memperkuat penggunaan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas sehingga potensi kebakaran di kawasan gambut dapat diketahui serta ditangani lebih awal.
Dalam menjalankan tugasnya, BPGMN akan melibatkan kalangan ilmuwan dan profesional agar pengelolaan kawasan gambut didasarkan pada pengetahuan dan kajian yang lebih komprehensif.
"Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," kata Teddy.
Pendekatan berbasis pengetahuan dan kajian tersebut diharapkan dapat mendukung langkah pencegahan karhutla sejak dini.
Satgas Darat dan Masyarakat Dilibatkan
Selain memperkuat pencegahan, pemerintah mempersiapkan langkah penanganan langsung apabila kebakaran terjadi di lapangan.
Satgas Darat akan dioptimalkan untuk memberikan respons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi kejadian.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan pompa air untuk meningkatkan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut.
Peralatan yang akan dimanfaatkan antara lain pompa portabel dan pengeboran dangkal untuk mendukung penanganan kebakaran.
Upaya pencegahan dan penanganan karhutla turut melibatkan perangkat desa serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut, salah satunya melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Masyarakat di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran sekaligus memberikan respons awal ketika api mulai muncul sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan.
Menurut Teddy, pengelolaan kawasan gambut membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, teknologi, kegiatan operasi di lapangan, dan pengalaman masyarakat setempat.
"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ungkap Teddy.
BPGMN Dorong Pengelolaan Gambut Terintegrasi
Melalui pembentukan BPGMN, pemerintah mendorong sistem pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan, riset, pemetaan, dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika kebakaran terjadi.
Pembentukan badan tersebut juga diarahkan untuk menjaga ekosistem gambut dan mangrove sekaligus memperkuat upaya pemerintah mencegah kebakaran hutan dan lahan terus berulang.
- Penulis :
- Shila Glorya
