Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk menangani online scam atau penipuan daring setelah Indonesia Anti-Scam Center menerima hampir 670.000 laporan penipuan dengan lebih dari 1,2 juta rekening dilaporkan hingga akhir Agustus 2026.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku industri memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membangun mekanisme pencegahan serta penanganan penipuan digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Alexander dalam Forum Group Discussion (FGD) “Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online (Scam)” di Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Hingga akhir Agustus lalu, Indonesia Anti-Scam Center telah menerima laporan hampir 670.000 laporan penipuan, dengan lebih dari 1,2 juta rekening dilaporkan,” ujar Alexander.
Penipuan Online Libatkan Berbagai Sektor
Alexander mengatakan penipuan daring tidak lagi menjadi persoalan yang berdiri sendiri karena modus kejahatannya dapat melibatkan berbagai bagian dalam ekosistem digital.
Penipuan tersebut dapat melibatkan platform digital, layanan telekomunikasi, sistem pembayaran, sektor jasa keuangan, hingga aliran dana hasil kejahatan.
Kondisi itu membuat penanganan penipuan daring membutuhkan koordinasi lintas sektor agar informasi, kebijakan, dan langkah penanganan dari masing-masing pihak dapat saling terhubung.
Penguatan koordinasi juga dinilai perlu disertai regulasi yang memberikan kejelasan mengenai peran dan kewenangan setiap pihak, termasuk mekanisme pertukaran informasi dan respons terhadap penipuan daring.
“Kita ingin agar kebijakan yang dibangun tidak berjalan secara parsial, tetapi, menjadi fondasi bagi kerja bersama dalam melindungi masyarakat,” kata Alexander.
Keamanan Digital Jadi Fondasi Transformasi
Alexander menegaskan keamanan dan kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan transformasi digital di Indonesia.
“Teknologi harus dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, namun pada saat yang sama harus didukung oleh ekosistem yang aman, terpercaya, dan mampu memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkembang,” ujar Alexander.
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta United Nations Office on Drugs and Crime.
Sejumlah pelaku industri juga mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Indosat Ooredoo Hutchison, Meta, BCA, dan DANA Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
