Pantau - Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sekaligus pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) saat mengikuti kunjungan kerja ke Landasan Udara Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 25 September 2026.
Legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut menyoroti Uang Lauk Pauk (ULP) prajurit TNI dan mendorong agar besarannya dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
“Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan. Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” ujar Achmad.
Kesejahteraan Prajurit dan Alutsista Jadi Perhatian
Achmad juga menyoroti fasilitas penunjang operasional, termasuk kamar mes dan alutsista yang tersedia di Lanud Adi Soemarmo.
Menurut dia, perhatian terhadap alutsista perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.
“Kami berjuang dengan teman-teman pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi I terkait kesejahteraan karena kesejahteraan adalah kata kunci, dua yang tidak terpisahkan antara alutsista dengan kesejahteraan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto turut menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar prajurit sebelum mereka menjalankan tugas pertahanan.
“Kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi, jangan sampai kita kirim pasukan kita ke garis depan, tapi garis belakangnya tidak beres. Tentu segala aspek kesejahteraan prajurit harus diperhatikan,” tutur Anton.
Komisi I Soroti Kebutuhan Peremajaan Radar
Selain kesejahteraan prajurit, Anton menyoroti kondisi radar yang digunakan di Lanud Adi Soemarmo dan menyebut perangkat tersebut membutuhkan peremajaan.
Menurut dia, kebutuhan radar perlu menjadi prioritas agar dapat menunjang potensi strategis Lanud Adi Soemarmo ketika dibutuhkan.
“Kebutuhan (radar) ini harusnya skala prioritas, nanti kita (Komisi I DPR RI) akan rapatkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
