Pantau - Angka pengulangan kebakaran di lokasi yang sama menjadi indikator krusial dalam mengukur efektivitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, mendorong pemerintah melacak data rekapitulasi persentase kejadian karhutla berulang dibanding kemunculan titik api di wilayah baru.
Analisis rasio historis tersebut membantu petugas memetakan pola spasial kejadian bencana dari tahun ke tahun. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran sebelum titik api membesar.
"Berapa kira-kira pengulangan-pengulangan pembakaran itu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan berapa persentase pembakaran yang dilahirkan," ujar Sumail dalam Rapat Panja Pengawasan Karhutla Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Sumail menilai pemantauan angka hotspot harian wajib diikuti analisis mendalam mengenai karakteristik wilayah terdampak. Penyebaran titik panas berpotensi terjadi di seluruh provinsi dengan tutupan bahan bakar organik tinggi.
"Hotspot ini bisa juga ada di semua provinsi yang terdapat bahan-bahan," tegasnya.
Penguatan Pembinaan Wilayah Rawan dan Antisipasi Berkelanjutan
Pemerintah dituntut menggeser fokus penanganan dari sekadar pemadaman darurat ke arah pencegahan sistematis. Data historis wilayah berisiko tinggi menjadi rujukan utama pengetatan pengawasan lapangan.
Sumail menekankan pentingnya pembinaan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah yang mencatatkan tren kebakaran berulang. Langkah antisipasi dini menekan angka akumulasi kerusakan lingkungan akibat kelalaian manusia.
"Menurut saya, pembinaan pembakaran ini adalah kepentingan kita sebenarnya. Tidak hanya kepentingan api membesar pembakaran, tapi bagaimana kita mengantisipasi supaya kejadian-kejadian pembakaran tidak berulang-ulang," lanjutnya.
Pemanfaatan Data Historis demi Efisiensi Pengawasan
Pemanfaatan data statistik karhutla periode sebelumnya mempermudah pemetaan peta kerawanan nasional. Sistem penanggulangan bencana berbasis data historis menjamin efisiensi anggaran pemadaman dan pengawasan daerah.
Komisi IV DPR RI berharap langkah terukur ini mampu menekan laju kemunculan titik api baru sekaligus memutus siklus tahunan karhutla di Indonesia.
- Penulis :
- Khalied Malvino
