Pantau - Komisi I DPR RI mendorong penguatan dukungan kebijakan dan anggaran pertahanan untuk menunjang kebutuhan prajurit, kesejahteraan keluarga, kesiapan operasional, serta peralatan di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII Manado, Sulawesi Utara.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodaeral VIII Manado, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan itu menjadi kesempatan bagi Komisi I DPR RI untuk mendengarkan langsung kendala dan aspirasi jajaran Kodaeral VIII dalam menjalankan tugas pertahanan di wilayahnya.
“Kita Komisi I mendengar langsung apa yang menjadi kendala permasalahan dari Kodaeral VIII dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Walaupun dengan segala kendala permasalahan, Pak Komandan beserta seluruh jajarannya ber optimal, melaksanakan fungsinya secara optimal dan maksimal,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Aspirasi Kodaeral VIII Akan Dibawa ke Rapat Kerja
Dave mengatakan berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan akan menjadi bahan Komisi I DPR RI dalam pembahasan bersama pemerintah dan jajaran TNI.
Komisi I akan membawa kebutuhan tersebut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta para kepala staf.
“Memang ada banyak hal-hal yang butuh perhatian khusus dan ini yang kita serap untuk kita perjuangkan di rapat-rapat kerja berikutnya dengan Menhan beserta Panglima dan para kepala staf lainnya,” katanya.
Menurut Dave, pemberian amanat dan mandat kepada prajurit harus disertai dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai agar tugas dapat dijalankan secara optimal.
“Ya, tentu pastinya harus ada politik anggaran dan kebijakan yang tegas dari pemerintah ketika memberikan amanat dan mandat kepada perwiranya dan kepada prajuritnya. Tentu harus disertai dengan kebutuhan yang mencukupi,” tegasnya.
Kesiapan Prajurit dan Peralatan Jadi Perhatian
Dave menekankan pemenuhan kebutuhan pertahanan harus mempertimbangkan potensi ancaman dan karakteristik wilayah yang menjadi tanggung jawab setiap satuan TNI.
“Nah, disitulah yang harus kita perhatikan, baik kesejahteraan prajurit, kesejahteraan keluarganya, kesiapan tempurnya, peralatannya, semuanya itu harus disesuaikan dengan ancaman yang mungkin dihadapi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi strategis wilayah kerja Kodaeral VIII yang berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.
Menurutnya, posisi tersebut membuat kesiapan pertahanan di wilayah Kodaeral VIII perlu terus diperhatikan untuk mendukung pengamanan jalur strategis nasional.
“Mengingat juga posisi Kodaeral ini mengawasi muara ALKI II dan ALKI III. Sehingga secara ekonomis juga sangat tinggi dan inilah yang harus dijaga dan dikawal bahwa mereka benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
