Pantau - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong pemerintah mempertimbangkan pengambilalihan oleh negara terhadap ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai tingkat keekonomisan.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan skema pembiayaan baru diperlukan untuk menjaga keberlanjutan JTTS setelah tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara kepada BUMN.
“Sejalan dengan tidak adanya kembali pendanaan melalui skema penyertaan modal negara terhadap BUMN, maka harus ada skema terhadap pembiayaan jalan tol itu sendiri. Namun tentu dalam kondisi kelayakan, keekonomisan yang belum bisa dicapai dan tentu ini membutuhkan waktu yang panjang, dalam pandangan kami memang harus diambil alih oleh negara,” ujar Herman di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026).
BAKN Soroti Skema Pembiayaan dan Beban Pemeliharaan
Herman menilai pengambilalihan oleh negara dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk ruas tol yang belum memenuhi tingkat keekonomisan.
Ia mencontohkan skema TAC pada sektor perkeretaapian, ketika fasilitas dibangun pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan penerimaan dari tiket menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami contohkan ada TAC yang untuk pelaksanaan kereta api. Seluruh fasilitas pelaksanaan kereta api dibangun oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian dari setiap tiket itu kemudian diambil untuk PNBP di Kementerian Perhubungan. Nah, ini sebetulnya bisa juga dilakukan untuk jalan tol terhadap ruas-ruas jalan yang belum memenuhi keekonomisan,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti besarnya beban pemeliharaan JTTS yang tetap harus ditanggung ketika tingkat keekonomisan belum tercapai.
“Oleh karena itu dengan dasar temuan terhadap tata kelola yang belum efektif, kemudian terjadinya kerugian, bahkan PMM tidak memasukkan pemeliharaan dan tentu pemeliharaan juga cukup besar karena sampai kapan ini akan berlangsung, sampai kapan juga bisa ekonomis ini masih belum ada tanda-tanda karena ruas jalannya pun masih terputus terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Herman.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perlu Digenjot
Menurut Herman, peningkatan keekonomisan JTTS perlu dibarengi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang terhubung dengan jalan tol.
Kawasan industri dan kawasan wisata dinilai dapat dikembangkan untuk meningkatkan jumlah pengguna sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan JTTS.
“Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus didongkrak, kawasan industri, kawasan wisata, ini yang harus didongkrak juga supaya pengguna moda jalan tolnya meningkat,” katanya.
BAKN masih melakukan pendalaman untuk menemukan pola pembiayaan yang tepat bagi keberlanjutan Jalan Tol Trans Sumatera.
Herman mengatakan BAKN membuka kemungkinan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan praktisi dan ahli, berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mengadakan rapat kerja dengan berbagai pihak.
“Oleh karena itu kami juga nanti akan rencanakan untuk rapat kerja dengan berbagai pihak supaya bisa menemukan pola yang tepat, pembiayaan yang tepat, dan pada akhirnya tentu bisa meningkatkan terhadap pelaksanaan kegiatan Jalan Tol Trans Sumatera yang lebih bisa menguntungkan,” pungkas Herman.
- Penulis :
- Gerry Eka
