Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam merealisasikan wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Lalu mengingatkan kebijakan tersebut jangan sampai menyebabkan PTS kehilangan mahasiswa secara drastis karena perguruan tinggi swasta selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan tinggi nasional.
"Jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru membuat PTS kehilangan mahasiswa secara drastis. Kalau tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membuat PTS mati suri," ujar Lalu di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Lalu, PTS selama ini turut menampung mahasiswa dan berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Kuliah Gratis Harus Diikuti Peningkatan Mutu
Lalu menegaskan realisasi pendidikan gratis, termasuk wacana pembebasan biaya kuliah, harus diikuti peningkatan mutu pendidikan.
Menurutnya, besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan harus berbanding lurus dengan kualitas lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi.
"Bagi kami, mutu pendidikan harus sejalan dengan besaran investasi yang dikeluarkan pemerintah. Semakin besar anggaran yang kita investasikan untuk pendidikan, tentu harapannya kualitas lulusan juga semakin baik," ujarnya.
Lalu mengatakan pemerintah perlu melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap kondisi dan karakteristik perguruan tinggi apabila serius merealisasikan program kuliah gratis.
Ia menyoroti perbedaan karakteristik dan kapasitas PTN yang saat ini terdiri dari PTN Satuan Kerja (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan PTN Badan Hukum (PTNBH).
"Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini. Ada PTN Satker, PTN-BLU maupun PTNBH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda," katanya.
Daya Tampung dan Kualitas Akademik Harus Diperhitungkan
Lalu mengingatkan kebijakan kuliah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima PTN.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan daya tampung, kualitas pembelajaran, ketersediaan dosen, fasilitas pendidikan, dan kemampuan setiap perguruan tinggi dalam mempertahankan standar akademik.
"Untuk mendapatkan kualitas atau mutu lulusan yang terbaik, harus ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, tentu kuota perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Pemerintah juga disebut akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
