Pantau - Pemerintah Kota Surabaya memperkuat validasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital setelah pemutakhiran data menemukan ratusan ribu warga tidak ditemukan dan puluhan ribu lainnya tercatat telah meninggal dunia.
Program Perlinsos Digital di Surabaya, Jawa Timur, telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga sebagai bagian dari upaya memastikan perlindungan dan bantuan sosial diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dalam proses pemutakhiran tersebut, sebanyak 219 ribu warga tercatat tidak ditemukan, sementara sekitar 26 ribu warga diketahui telah meninggal dunia.
Temuan itu menunjukkan data administratif perlu terus diverifikasi agar perubahan kondisi sosial dan ekonomi warga dapat tercermin dalam penetapan penerima perlindungan sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Surabaya pada Maret 2025 mencapai 105,09 ribu orang atau 3,56 persen dari jumlah penduduk.
Meski angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah karena terdapat keluarga yang mengalami peningkatan kesejahteraan maupun kembali jatuh dalam kondisi rentan.
Kepemilikan Kendaraan Jadi Temuan dalam Verifikasi
Proses verifikasi Perlinsos Digital turut menemukan warga dengan kondisi rumah dan sosial ekonomi yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi dalam data administratif tercatat memiliki mobil.
Penelusuran petugas menemukan kendaraan tersebut dalam salah satu kasus berkaitan dengan pekerjaan warga sebagai pengemudi dan STNK kendaraan tercatat menggunakan nama yang bersangkutan.
Dalam kasus lainnya, KTP warga disebut dipinjam untuk pencatatan kepemilikan kendaraan.
Kondisi tersebut menunjukkan pencatatan aset berdasarkan NIK maupun STNK belum selalu menggambarkan secara utuh kemampuan ekonomi dan penguasaan aset oleh sebuah keluarga.
Verifikasi lapangan karena itu menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk siapa yang menikmati aset dan bagaimana kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.
Data Perlinsos Perlu Mengikuti Perubahan Kondisi Warga
Basis data perlindungan sosial tidak hanya memuat masyarakat miskin, tetapi juga menjadi rujukan untuk mengenali kelompok yang membutuhkan perlindungan, warga rentan, serta keluarga yang telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi.
Pemutakhiran diperlukan karena status sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Validasi data diharapkan mencegah warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersingkir hanya karena informasi administratif yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
Pada saat yang sama, pemutakhiran juga diperlukan agar warga yang kondisi ekonominya telah membaik tidak terus tercatat sebagai penerima perlindungan sosial.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
