Pantau - Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan 22 persen dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 untuk fungsi pendidikan, melampaui batas minimal 20 persen yang diamanatkan konstitusi.
RAPBD Surabaya 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun sehingga porsi 22 persen untuk fungsi pendidikan setara sekitar Rp2,82 triliun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan APBD 2025 yang mengalokasikan Rp2,588 triliun atau 20,96 persen dari total APBD sebesar Rp12,3 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut menempatkan perhatian pada pemanfaatannya untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak di Surabaya.
Anggaran Pendidikan Melampaui Batas Minimal
Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan sedikitnya 20 persen anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
Ketentuan tersebut juga dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Alokasi sebesar 22 persen membuat Surabaya berada di atas ketentuan minimal tersebut.
Peningkatan anggaran juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan tambahan belanja terhubung dengan kebutuhan yang menentukan keberlanjutan dan kualitas pendidikan anak.
"Karena itu, ukuran keberhasilan bukan ketika angka 22 persen disahkan, melainkan ketika setiap rupiah di dalamnya benar-benar terasa di ruang kelas dan di rumah keluarga."
Surabaya Perluas Bantuan bagi Siswa
Surabaya mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,65 pada 2025 atau meningkat 0,96 poin dibandingkan 84,69 pada 2024.
Persentase penduduk miskin di Surabaya pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,56 persen atau sebanyak 105,09 ribu jiwa.
Pemerintah Kota Surabaya selama ini membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri sekaligus memperluas intervensi bagi siswa dari kelompok rentan.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 7.380 siswa SMA, SMK, dan MA sederajat menerima bantuan pendidikan.
Siswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta memperoleh bantuan Rp350 ribu setiap bulan serta perlengkapan sekolah.
Bantuan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban keluarga karena kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga seragam, transportasi, praktik, buku, dan kebutuhan lainnya.
Peningkatan anggaran pendidikan menjadi instrumen untuk memastikan akses pendidikan semakin luas sekaligus mendorong anak bertahan lebih lama di sekolah dengan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
