Pantau — Lonjakan 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan periode Agustus–September 2026 menuntut penanganan medis skala nasional.
Merespons temuan data Kemenkes tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak penguatan fasilitas kesehatan serta jaminan perlindungan warga terdampak.
DPR RI memetakan dampak kabut asap karhutla telah meluas melintasi batas provinsi hingga mengancam kesehatan masyarakat negara tetangga.
Yahya menekankan pemerintah wajib mendistribusikan alat pelindung diri medis serta membuka posko pertolongan dini secara merata di wilayah krisis.
"Dalam kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan karena dampak karhutla dirasakan semua orang, baik secara langsung terhadap kesehatan maupun secara tidak langsung. Karena itu, penanganan awal bagi korban harus menjadi perhatian," ujar Yahya Zaini melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
"Hal ini menjadi keprihatinan karena karhutla telah menjadi ancaman bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga turut merasakan dampaknya. Kami berharap pemerintah dapat melakukan berbagai intervensi untuk segera mengatasi karhutla," tutur Yahya.
Terkait efektivitas intervensi lapangan, Yahya memaparkan bahwa masyarakat yang terus-menerus terpapar paparan asap pekat memerlukan pemantauan medis secara berkala.
Menyambung skema perlindungan sosial, pemerintah wajib menjamin keselamatan serta keberlangsungan mata pencaharian pekerja luar ruangan selama masa tanggap darurat.
"Warga terdampak karhutla berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan, termasuk jaminan agar tetap dapat memiliki pekerjaan ketika asap pekat akibat karhutla membuat mereka tidak bisa keluar rumah," kata Yahya.
Beralih pada dampak keselamatan jiwa, Yahya menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban dari kalangan relawan serta warga umum di lokasi kebakaran.
Oleh sebab itu, pimpinan Komisi IX DPR tersebut mewanti-wanti lintas kementerian agar memperkuat skema evakuasi darurat serta pemberian perlindungan kerja komprehensif bagi para petugas pemadam.
Sebagai langkah kunci, DPR RI mendesak pemerintah menyelaraskan langkah pemadaman sumber api dengan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat yang kehilangan akses aktivitas harian.
Melalui intervensi menyeluruh ini, dampak buruk bencana karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian warga dapat ditekan secara signifikan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
