Pantau - Partai Gerindra mengkritik laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) karena dinilai tidak objektif dalam mengukur kinerja pemerintah, terutama terkait temuan survei yang menyebut 75 persen responden mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai laporan tersebut memuat sejumlah tuduhan yang menurutnya tidak didukung bukti memadai, khususnya mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat.
Sugiat menyampaikan kritik tersebut melalui keterangan di Jakarta, Selasa (13/10/2026), sebagai tanggapan atas laporan evaluasi Celios yang diluncurkan pada Minggu (11/10/2026).
Menurut Sugiat, berbagai penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bagian dari upaya menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang.
"Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," kata Sugiat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus dinilai berdasarkan tujuan pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan pandangan kelompok pengamat.
Gerindra Persoalkan Survei Celios yang Sebut 75 Persen Responden Mengalami Stres
Salah satu temuan laporan Celios yang menjadi sorotan Gerindra adalah hasil survei yang menyebutkan 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.
Sugiat menilai angka tersebut terlalu berlebihan dan menggambarkan proses penyesuaian ekonomi pemerintah secara dramatis.
Menurutnya, perubahan kebijakan ekonomi tidak seharusnya langsung disimpulkan sebagai penyebab tekanan psikologis masyarakat secara luas tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan dan kondisi perekonomian.
Ia berpandangan bahwa penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari proses transisi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Sugiat juga menyayangkan adanya kesimpulan yang menurutnya menggambarkan seolah-olah seluruh masyarakat mengalami tekanan psikologis akibat kebijakan pemerintah.
"Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan," ujar Sugiat.
Meski demikian, pernyataan mengenai optimisme mayoritas masyarakat tersebut tidak disertai data survei pembanding dalam keterangan yang disampaikan.
Gerindra menegaskan bahwa Presiden Prabowo dipilih untuk menjalankan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi harapan kalangan pengamat.
Gerindra Bantah Kritik Pembatasan Kebebasan Sipil dan Soroti Penegakan Hukum
Selain persoalan ekonomi, Gerindra juga membantah penilaian yang menyebut adanya pembatasan kebebasan sipil selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sugiat berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan secara terbuka karena masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Sebagai contoh, ia menunjuk publikasi laporan evaluasi Celios yang dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Sugiat, keberadaan laporan tersebut menunjukkan bahwa ruang penyampaian pendapat dan kritik terhadap pemerintah masih tersedia.
Namun, keberadaan laporan kritik dan penilaian terhadap kondisi kebebasan sipil merupakan dua aspek berbeda yang dapat dikaji melalui sejumlah indikator demokrasi.
Terkait penegakan hukum, Sugiat menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil kepada seluruh pihak tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang.
Ia berpandangan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan menjunjung prinsip keadilan.
Gerindra juga menanggapi kritik terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo yang menjadi salah satu aspek dalam evaluasi pemerintahan.
Sugiat menilai kritik tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan karakter kepemimpinan Prabowo yang menurutnya menekankan ketegasan dan kepentingan negara dalam pengambilan keputusan.
Gerindra Tegaskan Perombakan Kabinet Prabowo Bukan karena Tekanan Pihak Luar
Partai Gerindra turut memberikan tanggapan terhadap evaluasi Celios mengenai perubahan susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sugiat menegaskan bahwa evaluasi kinerja menteri dan pergantian pejabat kabinet merupakan kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, perubahan susunan kabinet dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berlangsung efektif dan target pembangunan nasional dapat tercapai.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," tegas Sugiat.
Melalui pernyataan tersebut, Gerindra membantah anggapan bahwa perubahan susunan kabinet dilakukan akibat tekanan dari pihak di luar pemerintahan.
Sugiat menilai evaluasi terhadap pejabat pemerintah merupakan bagian dari langkah Presiden untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Ia juga menekankan bahwa keputusan mengenai susunan kabinet harus dilihat dalam konteks kebutuhan pemerintahan dan pencapaian target nasional.
Sugiat Kritik Metode Penilaian Celios terhadap Kinerja Pemerintah
Sugiat turut mempertanyakan metode yang digunakan Celios dalam menyusun laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, pendekatan penilaian tersebut lebih mencerminkan pandangan kelompok tertentu dibandingkan ukuran objektif terhadap kinerja pemerintahan.
Gerindra menilai evaluasi pemerintah seharusnya mempertimbangkan indikator pembangunan serta hasil kebijakan yang dapat diukur secara konkret.
Sugiat mengkritik pendekatan yang menurutnya terlalu menekankan perubahan indikator makroekonomi secara drastis tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi riil.
"Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari," kata Sugiat.
Menurutnya, penilaian terhadap kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan dampak nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyebut pemerintah tetap berfokus pada sejumlah indikator pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Gerindra menyatakan bahwa berbagai penyesuaian kebijakan ekonomi merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan yang diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.
Celios Ungkap Hasil Survei terhadap 1.122 Responden
Sebelumnya, Celios bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Minggu (11/10/2026).
Laporan tersebut mencakup penilaian terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk dampaknya terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa sebanyak 75 persen dari 1.122 responden dalam penelitian tersebut mengaku mengalami stres terhadap kebijakan pemerintah.
Persentase tersebut setara dengan sekitar 842 responden berdasarkan perhitungan dari jumlah keseluruhan peserta survei.
Temuan tersebut menggambarkan jawaban responden dalam penelitian Celios dan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa 75 persen dari seluruh penduduk Indonesia mengalami kondisi serupa.
Untuk mengetahui sejauh mana hasil survei dapat mewakili populasi yang lebih luas, diperlukan informasi mengenai metode pemilihan responden, karakteristik sampel, rumusan pertanyaan, dan pelaksanaan penelitian.
Menurut Bhima, sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan responden berkaitan dengan kondisi ekonomi dan penegakan hukum.
Salah satu keluhan utama adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.
Responden juga menyampaikan keluhan mengenai kesulitan memperoleh pekerjaan serta persoalan penegakan hukum.
Celios menggunakan temuan tersebut sebagai bagian dari evaluasi persepsi responden terhadap kebijakan dan kondisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Gerindra menyatakan keberatan terhadap kesimpulan dan metode penilaian Celios, terutama mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan kondisi psikologis masyarakat.
Perbedaan pandangan tersebut menempatkan metodologi survei, dampak kebijakan ekonomi, kebebasan sipil, penegakan hukum, serta efektivitas kabinet sebagai sejumlah isu dalam perdebatan evaluasi pemerintahan.
Hasil survei Celios dan tanggapan Gerindra merupakan dua bentuk informasi yang berbeda, yakni temuan penelitian berdasarkan jawaban responden dan penilaian politik terhadap hasil serta interpretasi penelitian tersebut.
Perdebatan mengenai laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini turut menyoroti pentingnya penggunaan data ekonomi, indikator sosial, metodologi penelitian, dan hasil pelaksanaan kebijakan sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah secara terbuka.
- Penulis :
- Leon Weldrick
