Pantau - Pakar pendidikan Prof Ali Saukah mengingatkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan kelas non-otomatis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus didasarkan pada penilaian kompetensi yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak merugikan murid.
Dalam tulisan yang dipublikasikan pada Rabu (14/10/2026), Ali menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai keputusan menaikkan atau menahan murid di kelas yang sama.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada kemampuan sekolah memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar mencerminkan kompetensi murid dan mendukung perkembangan pembelajaran mereka.
Ia menilai kebijakan kenaikan kelas non-otomatis berpotensi menjaga standar pendidikan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak didukung sistem evaluasi yang andal.
Prof Ali Saukah Soroti Pentingnya Penilaian Kompetensi Murid
Ali menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan bukan sekadar memastikan murid naik kelas, melainkan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan.
Karena itu, keputusan tidak menaikkan murid harus memiliki dasar penilaian yang kuat dan didukung bukti memadai mengenai kemampuan belajar mereka.
Sekolah juga perlu memastikan bahwa murid telah memperoleh kesempatan belajar dan dukungan pembelajaran yang diperlukan sebelum keputusan tersebut diambil.
Menurut Ali, ketidakmampuan murid mencapai kompetensi tertentu tidak seharusnya langsung menjadi alasan untuk menahan mereka tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran sebelumnya.
Ia mengingatkan bahwa mengulang kelas tanpa perubahan pendekatan pembelajaran dapat menyebabkan murid kembali menghadapi kesulitan yang sama.
Dua Risiko Kesalahan dalam Keputusan Kenaikan Kelas
Ali mengidentifikasi dua jenis kesalahan yang perlu diantisipasi dalam penerapan kebijakan kenaikan kelas non-otomatis.
Kesalahan pertama adalah false negative decision, yakni kondisi ketika murid yang sebenarnya telah memenuhi kompetensi justru diputuskan tidak naik kelas.
Keputusan tersebut berpotensi membuat murid kehilangan waktu belajar, mengalami penurunan motivasi, dan merasa diperlakukan tidak adil.
Kesalahan kedua adalah false positive decision, yaitu ketika murid yang belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan justru dinaikkan ke kelas berikutnya.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesenjangan kemampuan belajar terus terbawa sehingga murid semakin kesulitan mengikuti materi pada jenjang berikutnya.
Menurut Ali, kedua jenis kesalahan tersebut memiliki dampak yang berbeda, tetapi sama-sama perlu dicegah melalui sistem penilaian yang tepat.
Sekolah Diminta Tidak Sekadar Berfokus pada Murid yang Tidak Naik Kelas
Ali menegaskan bahwa kebijakan kenaikan kelas non-otomatis tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mencegah murid yang belum menguasai kompetensi melanjutkan ke kelas berikutnya.
Sekolah juga harus memastikan bahwa murid yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan tidak mengalami keputusan yang keliru.
Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur berdasarkan banyaknya murid yang dinyatakan tidak naik kelas.
Menurut Ali, ukuran yang lebih penting adalah ketepatan keputusan dan kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan hasil evaluasinya.
Ia menilai penilaian kompetensi harus menjadi dasar utama dalam menentukan kelanjutan pendidikan murid, dengan tetap mempertimbangkan dukungan pembelajaran yang telah diberikan.
Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan kenaikan kelas non-otomatis tidak hanya menjaga standar akademik, tetapi juga melindungi hak murid untuk memperoleh kesempatan belajar yang adil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
