Pantau - Ombudsman RI melakukan pengawasan langsung terhadap seleksi kesehatan 1.845 calon taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026), guna memastikan proses penerimaan berlangsung transparan dan terbuka.
Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pemantauan tersebut merupakan bagian dari kerja sama pengawasan pelayanan publik antara Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Pemantauan ini untuk melihat transparansi proses seleksi ini berjalan, mulai dari seleksi administratif, termasuk hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD-nya sudah keluar, dan hari ini tes kesehatannya," kata Nuzran.
Dalam peninjauan tersebut, Nuzran didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto serta Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat.
Ombudsman Periksa Fasilitas dan Transparansi Seleksi
Ombudsman tidak hanya mengawasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga meninjau kesiapan sarana, prasarana, dan fasilitas rumah sakit yang digunakan dalam proses seleksi.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang layak dan tahapan seleksi berjalan lancar.
Nuzran menegaskan bahwa pengawasan mencakup seluruh proses penerimaan, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, hingga pemeriksaan kesehatan.
Selain kesiapan fasilitas, Ombudsman juga memperhatikan keterwakilan peserta dari berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memastikan keterbukaan akses pendidikan kedinasan.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar seluruh peserta memperoleh kesempatan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ombudsman Soroti Pemeriksaan Mata Calon Taruna
Dalam peninjauan tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah catatan kepada panitia seleksi, khususnya terkait pemeriksaan kesehatan mata dan tes buta warna.
Nuzran meminta hasil pemeriksaan kesehatan mata peserta dihimpun menjadi data yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi kesehatan generasi muda.
"Data ini akan kami petakan kesehatan mata anak-anak muda kita, berapa jumlahnya, apa penyebabnya. Ini akan berimplikasi kepada masa depannya," ujarnya.
Menurutnya, pemetaan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai jumlah peserta yang mengalami buta warna serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut.
Nuzran menilai pengumpulan data kesehatan mata tidak harus terbatas pada seleksi Poltek Imipas, tetapi juga dapat diterapkan pada sekolah kedinasan lainnya.
Beberapa lembaga yang disebut berpotensi menerapkan pemetaan serupa adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sekolah kedinasan di bidang transportasi.
Sebanyak 1.845 Peserta Bersaing Rebut 400 Kuota
Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto menjelaskan bahwa sebanyak 1.845 calon taruna dan taruni dinyatakan berhak mengikuti seleksi kesehatan setelah lolos seleksi kompetensi dasar.
Tahapan pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Oktober 2026, di RS Bhayangkara Brimob, Depok.
"Tes kesehatan ini mencakup pemeriksaan tes gigi, mata, urine, dan varises," kata Tito.
Hasil seleksi kesehatan dijadwalkan diumumkan pada 17 Oktober 2026 sebelum peserta melanjutkan ke tahapan seleksi fisik.
Seleksi fisik tersebut direncanakan berlangsung pada 19 hingga 21 Oktober 2026 sebagai bagian dari proses penyaringan calon taruna dan taruni.
Dari total 1.845 peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan, hanya sekitar 400 calon taruna dan taruni yang ditargetkan dapat diterima melalui seluruh tahapan seleksi.
Peserta Poltek Imipas Jalani Persaingan Ketat
Salah seorang peserta asal Jakarta Pusat, Nabil (20), mengaku mengikuti seleksi Poltek Imipas atas dorongan ibunya.
Nabil sebelumnya telah dua kali mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol), yakni pada 2025 dan 2026, tetapi belum berhasil melewati tahapan akhir.
Keikutsertaannya dalam seleksi Poltek Imipas menjadi kesempatan lain untuk menempuh pendidikan kedinasan setelah dua kali mencoba masuk Akpol.
Sementara itu, Ombudsman RI memastikan pengawasan terhadap proses penerimaan calon taruna dan taruni dilakukan untuk menjaga transparansi serta kualitas pelayanan publik selama tahapan seleksi berlangsung.
- Penulis :
- Aditya Yohan
