Pantau - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memprioritaskan pengamanan dokumen pertanahan dan pemulihan pelayanan masyarakat setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026) malam.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memastikan pemerintah berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat atas tanah sekaligus mempercepat pemulihan layanan pertanahan yang terdampak kebakaran.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.10 WIB dengan titik awal api dilaporkan berasal dari lantai dua gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
Ossy langsung mendatangi lokasi kebakaran pada Kamis (15/10/2026) dini hari untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan baik.
Hingga Kamis pagi, penyebab kebakaran belum diketahui dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.
Kebakaran Kantor Pertanahan Karawang Terjadi Rabu Malam
Kebakaran melanda gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 23.10 WIB.
Berdasarkan laporan awal, api diketahui berasal dari lantai dua bangunan kantor tersebut.
Peristiwa itu mendapat penanganan dari petugas pemadam kebakaran dengan dukungan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan kemudian meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis dini hari.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran serta langkah pengamanan aset dan dokumen pertanahan berjalan dengan baik.
Ossy menegaskan bahwa keselamatan manusia menjadi perhatian utama pemerintah dalam menangani kejadian tersebut.
"Prioritas pertama kami adalah keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat, kemudian pengamanan aset serta dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan," ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
ATR/BPN Prioritaskan Penyelamatan Dokumen dan Hak Atas Tanah
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah tetap menjadi prioritas setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
Pemerintah berupaya mengamankan dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan dari dampak kebakaran.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan administrasi pertanahan masyarakat.
Selain pengamanan dokumen, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan langkah pemulihan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
Ossy memastikan bahwa pemerintah berkomitmen memulihkan pelayanan pertanahan secepat mungkin.
Upaya pemulihan dilakukan agar masyarakat dapat kembali memperoleh layanan administrasi pertanahan setelah penanganan kebakaran.
Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang untuk menindaklanjuti kondisi tersebut.
Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki Kepolisian
Hingga Kamis (15/10/2026), penyebab kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang belum dapat dipastikan.
Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui sumber dan penyebab kejadian.
Ossy menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait dalam proses penyelidikan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu penanganan kebakaran.
"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemda, Damkar, Polres dan Kodim serta pihak terkait lainnya dan masyarakat dalam membantu proses penanganan pemadaman. Kami tentu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kebakaran ini," ujarnya.
Dukungan tersebut melibatkan pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim), serta masyarakat sekitar.
Koordinasi antarlembaga akan terus dilakukan untuk memastikan penanganan pascakebakaran berlangsung sesuai kebutuhan.
Pelayanan Pertanahan Karawang Ditargetkan Segera Pulih
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama setelah kebakaran.
Pemulihan layanan akan dilakukan melalui koordinasi antara kementerian, Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
Langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan atas hak-hak pertanahannya.
Pemerintah juga akan menindaklanjuti kondisi aset dan dokumen pertanahan yang terdampak berdasarkan hasil penanganan di lokasi.
Meski demikian, belum ada informasi resmi mengenai jumlah dokumen yang terdampak maupun waktu pasti pelayanan akan kembali berjalan normal.
Kementerian ATR/BPN meminta masyarakat tetap tenang dan tidak berspekulasi mengenai dampak kebakaran terhadap dokumen kepemilikan tanah.
Masyarakat juga diimbau mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN.
Informasi lanjutan mengenai penyebab kebakaran, kondisi dokumen pertanahan, dan pemulihan pelayanan akan disampaikan setelah tersedia keterangan yang telah terkonfirmasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
