Pantau - Komisi IX DPR RI menyoroti kualitas dan variasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kelengkapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, setelah menemukan sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Temuan itu diperoleh saat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026), untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan meninjau langsung salah satu SPPG di Banjarbaru guna memeriksa kualitas makanan, kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi anak, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pengelola SPPG perlu memperhatikan cita rasa dan variasi makanan agar menu yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga disukai anak-anak.
Irma Suryani Soroti Menu Tahu Kukus dan Makanan MBG yang Tidak Habis
Saat melakukan peninjauan, Irma menyoroti salah satu menu olahan tahu yang disajikan dengan cara dikukus karena dinilai memiliki cita rasa bumbu yang kurang kuat.
Menurutnya, cara pengolahan makanan perlu disesuaikan dengan selera anak-anak agar makanan yang telah disiapkan dapat dikonsumsi secara optimal.
Irma mengingatkan bahwa makanan bergizi yang tidak disukai penerima manfaat berpotensi menjadi sisa makanan sehingga tujuan pemenuhan gizi tidak tercapai secara maksimal.
"Berapa persen makanan yang tidak habis, berarti kan itu harus ada evaluasi. Kalau banyak yang nggak habis ini, artinya banyak anak yang tidak suka dengan menu tersebut," ujar Irma.
Ia meminta pengelola SPPG melakukan evaluasi terhadap jumlah makanan yang tidak dihabiskan sebagai salah satu indikator penerimaan menu oleh anak-anak.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki variasi menu dan teknik pengolahan makanan tanpa mengurangi standar kecukupan gizi.
Komisi IX DPR RI menilai penyusunan menu MBG perlu memperhatikan keseimbangan antara kandungan nutrisi, cita rasa, dan kebiasaan makan penerima manfaat.
Dengan demikian, makanan yang disalurkan melalui program MBG diharapkan benar-benar dikonsumsi anak-anak dan memberikan manfaat sesuai tujuan program.
SPPG Layani 2.300 Penerima Manfaat, DPR Soroti Keterbatasan Ruangan
Selain kualitas makanan, Irma juga menyoroti keterbatasan luas area SPPG yang dikunjungi karena fasilitas tersebut melayani sekitar 2.300 penerima manfaat.
Menurutnya, kapasitas bangunan dan area operasional perlu disesuaikan dengan jumlah penerima layanan agar proses pengolahan hingga distribusi makanan dapat berjalan lancar.
Ketersediaan ruang yang memadai dinilai penting untuk mendukung kegiatan pelayanan makanan dalam jumlah besar setiap hari.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Mariana menyoroti penataan ruangan dan alur pelayanan di fasilitas SPPG tersebut.
Mariana juga mempertanyakan kelengkapan sarana pendukung, termasuk keberadaan ruang susu yang belum dilengkapi persediaan susu.
Menurutnya, kesiapan fasilitas dan ketersediaan bahan pangan bergizi perlu mendapat perhatian pengelola agar pelayanan MBG berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Penataan ruang dan kelengkapan sarana pendukung menjadi bagian dari aspek yang diperiksa Komisi IX untuk memastikan operasional SPPG dapat mendukung pemenuhan gizi anak-anak.
Komisi IX Minta Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Program MBG
Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas dan penerimaan makanan oleh anak-anak.
Evaluasi terhadap variasi menu, teknik pengolahan, jumlah makanan tersisa, serta kapasitas fasilitas dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Selain itu, pengelola SPPG diharapkan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana agar proses penyediaan makanan dapat berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Melalui kunjungan kerja reses di Kalimantan Selatan, Komisi IX DPR RI mendorong perbaikan penyelenggaraan MBG agar makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi sekaligus dapat diterima dengan baik oleh anak-anak.
Hasil pengawasan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
