Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyentil kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah yang masih berkutat menyusun peraturan tanpa diikuti tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan.
Yusril meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja lebih cepat, sistematis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah agar program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terhambat proses penyusunan regulasi yang berlarut-larut.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
"Sudah dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Pak Prabowo Subianto ini berjalan, masih ada juga satu instansi, satu kementerian yang masih berkutat hanya menyusun peraturan yang tidak selesai-selesai," kata Yusril.
Menurut Yusril, kebiasaan menyusun regulasi tanpa kejelasan waktu penyelesaian dapat menghambat pelaksanaan tugas kementerian dan lembaga sekaligus memperlambat program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa penyusunan peraturan seharusnya menjadi sarana untuk mempercepat penyelesaian persoalan, bukan justru membuat instansi pemerintah kesulitan mengambil tindakan.
Yusril Ingatkan Investor Bisa Beralih ke Vietnam
Yusril menyoroti pentingnya kepastian hukum dan kecepatan pengambilan keputusan dalam mendukung kegiatan ekonomi serta investasi di Indonesia.
Menurutnya, investor membutuhkan kepastian regulasi dan proses administrasi yang tidak berbelit-belit sebelum memutuskan menanamkan modal.
Apabila proses penyusunan aturan dan pengurusan administrasi berlangsung terlalu lama, investor berpotensi membatalkan atau mengalihkan rencana investasinya ke negara lain.
Yusril secara khusus mencontohkan Vietnam sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi tujuan alternatif investasi ketika proses penanaman modal di Indonesia dinilai terlalu lambat.
"Bosan dia menunggu, lari ke Vietnam, di sana lebih cepat investasinya daripada di sini," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian regulasi dapat berdampak terhadap minat investor sekaligus menghambat pelaksanaan kegiatan usaha.
Karena itu, kementerian dan lembaga diminta segera menyelesaikan persoalan regulasi yang menghambat kegiatan investasi dan program pembangunan nasional.
Yusril menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya diperlukan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan kejelasan dalam menjalankan aktivitasnya.
Kritik Kebiasaan Pemerintah Terlalu Banyak Membuat Peraturan
Selain menyoroti lambatnya penyusunan regulasi, Yusril mengaku tidak terlalu menyukai praktik pembuatan peraturan secara berlebihan di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, banyaknya peraturan tidak selalu membuat pekerjaan kementerian dan lembaga menjadi lebih mudah atau efektif.
Sebaliknya, regulasi yang terlalu banyak justru berpotensi menambah kerumitan administratif dan menghambat pelaksanaan kebijakan.
Ia meminta kementerian dan lembaga mempertimbangkan kebutuhan pembentukan aturan baru sebelum memulai proses penyusunannya.
Apabila suatu persoalan dapat diselesaikan menggunakan ketentuan yang sudah tersedia atau melalui tindakan administratif yang sesuai hukum, pembentukan regulasi tambahan perlu dipertimbangkan kembali.
Yusril mempertanyakan efektivitas instansi pemerintah yang terus menghabiskan waktu menyusun aturan, sementara persoalan yang menjadi tanggung jawabnya belum ditangani.
"Kalau menangani satu bidang dalam menyusun peraturannya tidak selesai-selesai, kapan mau action untuk menangani bidang itu?" kata Yusril.
Ia menegaskan bahwa kementerian dan lembaga harus mampu mengambil langkah konkret tanpa terus-menerus terjebak dalam proses perumusan regulasi.
Penyusunan peraturan, menurutnya, harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kejelasan substansi, serta kemudahan penerapannya.
Apresiasi Menteri Hukum dan Mendagri yang Sederhanakan Regulasi
Dalam kesempatan yang sama, Yusril memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri atas langkah penyederhanaan regulasi yang telah dilakukan di kementerian masing-masing.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah kedua menteri menjelaskan upaya penyederhanaan berbagai aturan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026.
Yusril menilai penyederhanaan regulasi merupakan langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan tugas pemerintahan dan mengurangi hambatan administratif.
Dengan aturan yang lebih sederhana, kementerian dan lembaga diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terus-menerus membuat peraturan baru yang justru menambah kesulitan dalam pelaksanaannya.
Menurut Yusril, banyaknya regulasi bahkan dapat menimbulkan kebingungan bagi instansi pemerintah sendiri ketika harus menerapkan aturan yang telah dibuat.
"Jadi bisa cepat bertindak menyelesaikan satu masalah, bukan tiap hari bikin peraturan yang tidak selesai-selesai, lalu bingung dengan peraturan-peraturan yang dibuat sendiri itu," tuturnya.
Yusril mendorong perubahan pola kerja kementerian dan lembaga agar tidak hanya berfokus pada penyusunan regulasi, tetapi juga mengutamakan pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian persoalan secara nyata.
Ia berharap penyederhanaan regulasi dan percepatan pengambilan keputusan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha, memperlancar investasi, dan mendukung pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Arian Mesa
