Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah memperkuat layanan kesehatan bagi bayi dan balita di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul tercatatnya 62.400 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak usia 0–5 tahun akibat kabut asap.
Desakan tersebut disampaikan Hetifah di Jakarta, Jumat (16/10/2026), sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kesehatan anak di sejumlah wilayah yang terdampak karhutla berkepanjangan.
“Banyak keluarga harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kabut asap, sementara kesehatan anak-anak balita ikut terancam. Kita tidak boleh menganggap situasi yang berkepanjangan ini sebagai sesuatu yang biasa," kata Hetifah saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Hetifah menilai tingginya jumlah kasus ISPA pada bayi dan balita membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih luas.
Sebanyak 62.400 Balita Terkena ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 Oktober 2026, tercatat sebanyak 277.075 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus atau sekitar 22,5 persen terjadi pada anak berusia 0–5 tahun.
Data tersebut menjadi perhatian karena bayi dan balita merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara, termasuk kabut asap karhutla.
Hetifah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi anak-anak yang harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia juga menyoroti dampak karhutla yang dirasakan masyarakat di wilayah Kalimantan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penanganan dampak kabut asap tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
DPR Minta Pemerintah Sediakan Ruang Aman dan Udara Bersih bagi Balita
Hetifah meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengambil peran lebih aktif dalam melindungi bayi dan balita di wilayah terdampak karhutla.
Ia mendorong koordinasi antara Kemen PPPA, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dampak kabut asap.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memastikan tersedianya layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh keluarga terdampak.
Selain itu, pemerintah diminta menyediakan ruang aman dengan udara bersih sebagai tempat perlindungan bagi bayi dan balita yang menghadapi risiko gangguan pernapasan.
Hetifah juga mendesak pemerintah pusat meningkatkan dukungan kepada pemerintah daerah, terutama di Kalimantan, agar penanganan karhutla dan dampaknya dapat berlangsung lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana karhutla.
Kemenkes Kerahkan 2.106 Tenaga Kesehatan dan Distribusikan Jutaan Masker
Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyatakan terus memantau perkembangan kasus ISPA di tujuh provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk mendeteksi peningkatan kasus sekaligus memperkuat respons layanan kesehatan.
Kemenkes bersama pemerintah daerah telah meningkatkan pemantauan penyakit, pelayanan kesehatan, kesiapan fasilitas kesehatan, serta distribusi kebutuhan logistik.
Berdasarkan laporan per 12 Oktober 2026, sebanyak 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan telah dimobilisasi untuk mendukung penanganan dampak karhutla.
Selain pengerahan tenaga kesehatan, pemerintah pusat dan daerah juga telah mendukung distribusi lebih dari 2,8 juta masker melalui berbagai jalur penyaluran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap.
Di tengah tingginya angka kasus ISPA, Hetifah kembali menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi bayi dan balita agar kelompok rentan tersebut tidak terus menghadapi ancaman kesehatan selama bencana karhutla berlangsung.
- Penulis :
- Aditya Yohan
