Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah segera meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat 20.334 titik panas di Indonesia dalam 24 jam pada 14 Oktober 2026.
Alex menilai lonjakan titik panas atau hotspot tersebut merupakan peringatan serius yang harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan penguatan koordinasi antarlembaga.
“Angka tersebut harus menjadi perhatian serius. Konsentrasi titik panas dalam jumlah besar dapat menjadi sinyal awal yang membutuhkan pemeriksaan dan respons cepat di lapangan,” kata Alex di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak lebih cepat untuk mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat.
SiPongi Catat 20.334 Titik Panas dalam Sehari
Berdasarkan data pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026, sebanyak 20.334 titik panas terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia selama periode 24 jam.
Jumlah tersebut terdiri atas titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sedang, dan rendah.
Rincian titik panas berdasarkan tingkat kepercayaan meliputi:
- Tingkat kepercayaan tinggi: 1.784 titik.
- Tingkat kepercayaan sedang: 17.916 titik.
- Tingkat kepercayaan rendah: 634 titik.
- Total: 20.334 titik.
Sebelumnya, pada Senin (12/10/2026) pukul 21.00 WIB, laporan pemantauan mencatat 1.085 titik panas nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Pada periode tersebut, jumlah titik panas di enam provinsi prioritas juga meningkat dari 238 menjadi 542 titik.
Alex menilai perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya percepatan langkah pencegahan di wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
Kalimantan Tengah Catat Titik Panas Terbanyak
Data SiPongi menunjukkan Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak dalam pemantauan 14 Oktober 2026.
Provinsi tersebut mencatat 11.166 titik panas, disusul Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Rincian tiga provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi adalah:
- Kalimantan Tengah: 11.166 titik.
- Sumatera Selatan: 2.404 titik.
- Kalimantan Selatan: 1.156 titik.
Besarnya konsentrasi titik panas di sejumlah wilayah tersebut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Alex meminta pemerintah memprioritaskan wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas tinggi, khususnya kawasan yang berdekatan dengan permukiman dan lahan gambut.
“Wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi harus menjadi prioritas, terutama jika berdekatan dengan permukiman, kawasan gambut, lahan pertanian, atau area yang sulit dijangkau,” jelasnya.
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Tunggu Kebakaran Membesar
Alex menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu kebakaran meluas sebelum meningkatkan upaya penanganan.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak muncul indikasi kebakaran agar dampaknya tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai api membesar, asap meluas, atau masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan untuk meningkatkan penanganan,” tuturnya.
Ia meminta setiap titik panas dengan tingkat risiko tinggi segera diverifikasi oleh petugas melalui pengecekan langsung di lapangan.
Selain pemeriksaan, Alex mendorong peningkatan patroli dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan indikasi kebakaran yang terdeteksi dapat segera ditangani sebelum api menyebar.
Alex Minta Data Satelit Segera Ditindaklanjuti di Lapangan
Alex mengatakan teknologi satelit telah membantu pemerintah dalam memantau wilayah yang luas dan mendeteksi indikasi kebakaran hutan serta lahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberadaan teknologi pemantauan harus diimbangi dengan kesiapan petugas dalam merespons informasi yang diterima.
“Teknologi satelit telah membantu Pemerintah memantau wilayah yang luas dan mengidentifikasi indikasi kebakaran.Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan petugas menindaklanjuti informasi tersebut,” ungkap Alex.
Menurutnya, hasil deteksi satelit perlu segera diteruskan kepada petugas yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan penanganan di lokasi.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat juga diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Alex menambahkan bahwa lonjakan titik panas menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan karhutla secara lebih terarah.
Ia berharap langkah deteksi dini, patroli, dan verifikasi lapangan dapat ditingkatkan sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
