Pantau - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia resmi membagi tugas anggotanya ke dalam tiga bidang kerja utama, dengan Agum Gumelar memimpin Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pratikno menangani Kesejahteraan Sosial, serta Chairul Tanjung memimpin Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan memperkuat kualitas nasihat serta pertimbangan yang disampaikan Wantimpres kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno Kedua Wantimpres yang dipimpin Ketua Wantimpres Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Anggota Wantimpres, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menjelaskan bahwa pembagian tiga bidang tersebut merupakan penyederhanaan struktur organisasi dari empat komisi yang diterapkan pada periode Wantimpres sebelumnya.
"Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat.
Wantimpres Sederhanakan Struktur untuk Perkuat Nasihat kepada Presiden
Bamsoet menjelaskan bahwa penyederhanaan struktur kerja bertujuan memperjelas pembagian tanggung jawab, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden.
Menurutnya, Wantimpres harus mampu mengidentifikasi berbagai persoalan strategis sejak dini, memahami akar permasalahan, dan merumuskan alternatif kebijakan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Presiden.
Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan bahwa pembentukan tiga bidang kerja juga bertujuan menyusun agenda kegiatan yang lebih terarah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing anggota.
Pembagian tersebut sekaligus memperkuat koordinasi Wantimpres dengan kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan bidang tugasnya.
"Dengan pembagian bidang ini, semua anggota diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam mendukung tugas Presiden sesuai pengetahuan, kearifan, dan pengalaman yang beragam dari masing-masing anggota," kata Pratikno dalam keterangan resmi Wantimpres, Jumat.
Sementara itu, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menegaskan bahwa pembagian tugas ke dalam tiga bidang tidak bersifat kaku atau membatasi kontribusi anggota.
Setiap anggota tetap memiliki tanggung jawab utama sesuai penugasannya, tetapi dapat memberikan pandangan dan masukan terhadap persoalan strategis yang berkaitan dengan bidang lainnya.
Agum Gumelar Pimpin Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipercayakan kepada Agum Gumelar dengan dukungan delapan anggota dari berbagai latar belakang pemerintahan, hukum, politik, dan keamanan.
Kedelapan anggota tersebut adalah Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.
Bidang ini memiliki dua mitra koordinasi utama, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Cakupan koordinasinya meliputi kementerian dan lembaga yang menangani pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, pertahanan, komunikasi digital, hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
Bidang yang dipimpin Agum Gumelar juga berkoordinasi dengan institusi penegak hukum dan keamanan negara, termasuk kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Fokus utama bidang ini mencakup stabilitas politik nasional, penegakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, penguatan pertahanan, serta keamanan nasional.
Selain itu, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan perhatian terhadap tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan kejahatan lintas negara yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Pratikno Pimpin Bidang Kesejahteraan Sosial dengan Sembilan Anggota
Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin langsung oleh Ketua Wantimpres Pratikno dengan sembilan anggota yang memiliki pengalaman dalam bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kebijakan publik.
Kesembilan anggota tersebut adalah Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siradj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Bidang ini bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Cakupan koordinasinya meliputi kementerian dan lembaga yang menangani urusan agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta kependudukan.
Selain itu, bidang ini mencakup urusan kepemudaan dan olahraga, pelayanan sosial, perlindungan pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif.
Fokus utama Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi peningkatan efektivitas perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, dan pemerataan akses pelayanan dasar.
Bidang tersebut juga bertugas memberikan masukan strategis mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat.
Chairul Tanjung Pimpin Bidang Ekonomi dan Keuangan
Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin pengusaha nasional Chairul Tanjung dengan dukungan enam anggota yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik.
Keenam anggota tersebut adalah Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini memiliki empat mitra koordinasi utama, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Cakupan koordinasinya meliputi kementerian dan lembaga yang menangani investasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, dan pembangunan infrastruktur nasional.
Selain itu, bidang ekonomi juga mencakup urusan perumahan, pertanahan, transmigrasi, transportasi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta perlindungan lingkungan hidup.
Bidang yang dipimpin Chairul Tanjung turut menangani koordinasi kebijakan terkait pangan, pemenuhan gizi, pengelolaan keuangan negara, dan perencanaan pembangunan nasional.
Koordinasi juga mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dengan tetap memperhatikan kewenangan serta kedudukan masing-masing lembaga.
Fokus utama Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi penyusunan masukan terkait kebijakan fiskal dan moneter, peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Bidang tersebut juga memberikan perhatian terhadap penguatan ketahanan pangan dan energi nasional serta perumusan kebijakan yang dapat mendukung penciptaan lapangan kerja.
Wantimpres Perkuat Koordinasi Lintas Bidang untuk Dukung Pemerintahan Prabowo
Melalui pembagian tiga bidang kerja, Wantimpres berupaya memperkuat mekanisme pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dengan menyesuaikan pengalaman serta keahlian para anggotanya.
Sistem kerja yang memungkinkan koordinasi lintas bidang diharapkan dapat membantu penyusunan rekomendasi yang lebih menyeluruh terhadap persoalan strategis nasional.
Koordinasi tersebut dinilai penting karena sejumlah persoalan pemerintahan memiliki keterkaitan antara aspek politik, hukum, keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.
Dengan struktur baru ini, Wantimpres diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, objektif, berbasis data, dan menawarkan alternatif solusi bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan pemerintahan serta pembangunan nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
