Pantau - Sebanyak 645 juta orang di dunia mengalami kelaparan sepanjang 2025, sementara sekitar 2,1 miliar penduduk menghadapi kerawanan pangan sedang hingga berat akibat berbagai tekanan, termasuk konflik geopolitik, gangguan perdagangan, dan perubahan iklim.
Angka tersebut tercantum dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 yang menjadi perhatian dalam pembahasan ketahanan pangan global.
Meskipun jumlah penduduk yang mengalami kelaparan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, persoalan akses terhadap makanan masih menjadi tantangan besar bagi berbagai negara.
Dalam artikel opini yang diterbitkan Pantau pada Sabtu (17/10/2026), Muhammad Makky menyoroti pentingnya memperkuat kedaulatan pangan Indonesia di tengah ketidakpastian situasi dunia.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2026 yang menjadi momentum untuk mengevaluasi kemampuan sistem pangan nasional menghadapi krisis.
Menurut Makky, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi beras, tetapi juga dengan kesiapan negara melindungi masyarakat dari gangguan pasokan dan kenaikan harga.
Sebanyak 2,1 Miliar Penduduk Dunia Hadapi Kerawanan Pangan
Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 mencatat sekitar 645 juta penduduk dunia mengalami kelaparan pada 2025.
Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi belum menunjukkan berakhirnya persoalan pangan global.
Laporan yang sama memperkirakan sekitar 2,1 miliar orang masih menghadapi kerawanan pangan pada tingkat sedang atau berat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produksi, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh makanan.
Dalam tulisannya, Makky menjelaskan bahwa gangguan ekonomi dan perdagangan internasional dapat memengaruhi harga pangan hingga tingkat rumah tangga.
Kenaikan biaya energi, pupuk, dan pengiriman hasil pertanian menjadi salah satu jalur yang menghubungkan gejolak internasional dengan kondisi petani serta konsumen.
Akibatnya, konflik yang berlangsung jauh dari Indonesia tetap berpotensi memengaruhi biaya produksi dan distribusi pangan dalam negeri.
FAO dan WFP Soroti Krisis Kelaparan di Empat Wilayah
Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bersama Program Pangan Dunia (WFP) pada Juni 2026 menyoroti kondisi kelaparan yang sangat mengkhawatirkan di sejumlah wilayah.
Empat wilayah yang mendapat perhatian adalah Sudan, Sudan Selatan, Yaman, dan Palestina.
Konflik bersenjata menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ketahanan pangan di wilayah-wilayah tersebut.
Peperangan dapat merusak lahan pertanian, menghambat perdagangan, memutus jalur distribusi, dan memaksa masyarakat meninggalkan tempat tinggal serta sumber penghidupan.
Dalam kondisi tersebut, ketersediaan bahan makanan tidak selalu menjamin masyarakat dapat memperolehnya.
Gangguan distribusi dan keterbatasan akses menjadi persoalan yang memperbesar risiko kelaparan bagi kelompok masyarakat terdampak konflik.
Situasi tersebut menunjukkan hubungan antara stabilitas keamanan, kelancaran perdagangan, dan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.
Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Pertanian dan Perikanan
Selain konflik geopolitik, perubahan iklim menjadi ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan dunia.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengingatkan adanya peningkatan risiko terhadap sektor pertanian dan perikanan di Asia.
Risiko tersebut berkaitan dengan perubahan suhu, pergeseran pola curah hujan, kekeringan, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem.
Perubahan kondisi iklim dapat memengaruhi kegiatan produksi pertanian serta ketersediaan hasil perikanan.
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, ancaman tersebut juga berkaitan dengan kerentanan infrastruktur dan distribusi pangan antarpulau terhadap bencana.
Gangguan transportasi dan distribusi berpotensi memengaruhi kelancaran penyaluran bahan pangan dari wilayah produksi menuju daerah konsumsi.
Karena itu, ketahanan pangan nasional berkaitan dengan kesiapan menghadapi gangguan produksi sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok.
Kedaulatan Pangan Indonesia Jadi Perhatian di Tengah Gejolak Dunia
Muhammad Makky menilai persoalan pangan perlu dipahami sebagai bagian dari keamanan ekonomi dan stabilitas nasional.
Menurutnya, ketergantungan yang berlebihan terhadap stabilitas pasar global dapat menimbulkan kerentanan ketika konflik, bencana, dan persaingan perdagangan berlangsung secara bersamaan.
Gangguan pada negara penghasil pangan maupun jalur perdagangan internasional dapat berdampak terhadap harga dan ketersediaan bahan makanan di negara lain.
Dalam konteks Indonesia, penguatan kemandirian pangan menjadi penting untuk menghadapi kemungkinan gangguan tersebut.
Kemandirian pangan tidak hanya diukur berdasarkan kecukupan produksi beras, tetapi juga kemampuan sistem pangan menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
Peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2026 menjadi kesempatan untuk meninjau kesiapan sektor pertanian, distribusi, dan perlindungan penghidupan masyarakat.
Makky menekankan bahwa ketangguhan pangan memerlukan keterlibatan berbagai sektor, bukan hanya petani sebagai produsen.
"Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa pangan bukan hanya hasil kerja petani, melainkan hasil kerja seluruh bangsa."
Penguatan ketahanan pangan nasional menjadi semakin relevan ketika perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan perdagangan internasional terus memengaruhi sistem pangan dunia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
