Pantau -- Sebanyak 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 18 Agustus–13 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 63.700 kasus menyerang balita, sementara pada 13 Oktober saja muncul 3.897 kasus baru.
Angka tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, yang meminta pemerintah mengalihkan penanganan dampak asap dari sekadar imbauan menjadi respons darurat kesehatan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu menjalankan langkah perlindungan yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Kita tidak lagi bicara soal kemungkinan. Hampir 300 ribu warga sudah mengalami ISPA, dan puluhan ribu di antaranya adalah balita. Setiap hari ribuan kasus baru muncul. Keberhasilan penanganan harus diukur dari kemampuan menekan angka kasus, melindungi kelompok rentan, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, bukan dari banyaknya rapat koordinasi,” tegas Vita.
Selain meningkatnya kasus ISPA, kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang tercantum dalam bahan keterangan, seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang dipantau masuk kategori berbahaya berdasarkan parameter PM2.5.
Sementara itu, mayoritas wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya, sedangkan Riau dan Jambi mencatat kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat.
Lebih jauh, konsentrasi PM2.5 di Palangka Raya dilaporkan mencapai 844,6 mikrogram per meter kubik pada pagi 15 Oktober 2026. Sebaran asap juga meluas ke Sumatera Utara dan Aceh, bahkan mencapai Malaysia dan Singapura.
Vita mengingatkan bahwa partikulat halus PM2.5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru-paru dan jantung.
Di tengah kondisi tersebut, Vita meminta pemerintah menyiapkan perlindungan kesehatan untuk beberapa pekan ke depan.
Ia menilai masyarakat tidak dapat terus menggantungkan harapan pada hujan, terlebih BMKG memperkirakan awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran di tengah kondisi El Niño yang sangat kuat.
“Kita tidak bisa menggantungkan harapan pada hujan. Selama kebakaran belum terkendali dan kualitas udara masih berbahaya, risiko kesehatan akan terus membayangi masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan perlindungan yang berkelanjutan, bukan sekadar menunggu perubahan cuaca,” ujarnya.
Vita mengapresiasi pengerahan 2.106 tenaga kesehatan dan distribusi 2,8 juta masker oleh pemerintah.
Namun, ia meminta dukungan tersebut berjalan bersama intervensi yang lebih terarah agar sebanding dengan besarnya dampak kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Untuk memperkuat perlindungan warga, Vita mendorong pemerintah menjalankan lima langkah konkret.
Pertama, memastikan fasilitas kesehatan memiliki persediaan obat-obatan, oksigen, nebulizer, tenaga kesehatan, dan ruang perawatan anak sesuai perkembangan kasus harian.
Kedua, pemerintah perlu menyediakan ruang dengan udara bersih di puskesmas, sekolah, dan fasilitas publik, sekaligus memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.
Ketiga, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah serta pembatasan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Selanjutnya, Vita meminta pemerintah mengintegrasikan data titik panas, ISPU, arah angin, persebaran asap, dan kasus ISPA harian ke dalam sistem peringatan dini.
Sistem tersebut perlu menjadi dasar pengambilan keputusan cepat sekaligus sumber informasi yang jelas bagi masyarakat.
Langkah kelima, pemerintah harus memastikan warga terdampak dapat mengakses pemeriksaan dan pengobatan tanpa hambatan administrasi, termasuk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai ketentuan yang berlaku.
“Data jangan berhenti di dashboard. Ketika kualitas udara sudah menunjukkan kategori berbahaya, pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan perlindungan dan memastikan masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan. Jangan sampai informasi risiko tersedia, tetapi tindakan di lapangan terlambat,” tegas Vita.
Di samping penanganan kesehatan, Vita menilai pemerintah perlu mempercepat pengendalian sumber pencemaran.
Berdasarkan data BNPB yang dicantumkan dalam bahan keterangan, luas karhutla di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 129.900 hektare hingga 12 Oktober 2026.
Besarnya area terdampak tersebut memperkuat kebutuhan untuk meningkatkan pencegahan dan pemadaman sejak dini, melakukan pembasahan lahan gambut sesuai kondisi setempat, memperketat pengawasan di wilayah rawan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Menurut Vita, koordinasi lintas sektor harus menghasilkan tindakan nyata untuk menekan perluasan kebakaran sekaligus mengurangi paparan asap.
Dengan demikian, upaya pemadaman dapat berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI akan mengawasi kesiapan pemerintah dalam menangani dampak kesehatan karhutla.
Pengawasan tersebut mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas pelayanan, hingga akses pengobatan bagi warga yang terdampak asap.
Vita mengingatkan bahwa karhutla yang berulang setiap tahun tidak boleh terus membebankan risiko kesehatan kepada masyarakat.
Pemerintah perlu menyelaraskan penanganan medis dengan upaya pencegahan dan pemadaman agar perlindungan warga tidak terlambat.
“Karhutla terus berulang setiap tahun, dan masyarakat selalu menanggung dampaknya. Pemerintah harus memastikan bahwa kesiapan layanan kesehatan berjalan seiring dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Negara harus melindungi warganya sebelum mereka jatuh sakit, bukan baru bergerak setelah ratusan ribu orang terserang ISPA,” tutup Vita.
- Penulis :
- Khalied Malvino
