Pantau - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Kecamatan Kuripan untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi berkapasitas hingga 2.000 peserta didik, dengan target realisasi pembangunan mulai 2027.
Sekolah tersebut direncanakan melayani peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan pendidikan.
Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan di daerah tersebut.
Nurul Adha menyampaikan perkembangan rencana pembangunan itu saat menghadiri kegiatan open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat pada Sabtu.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat realisasi pembangunan sekolah tersebut.
Meski lahan telah disiapkan, pembangunan masih menghadapi kendala administratif karena lokasi yang direncanakan berada dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sekolah Rakyat Disiapkan untuk Menangani Persoalan Anak Putus Sekolah
Nurul Adha menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan tingginya jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan.
Berdasarkan data pemerintah pusat, jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Lombok Barat mencapai sekitar 7.000 orang.
Sementara itu, hasil pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat baru mengidentifikasi sekitar 1.500 anak tidak sekolah.
Perbedaan kedua data tersebut menunjukkan perlunya pendalaman dan penyesuaian informasi mengenai kondisi anak tidak sekolah di wilayah tersebut.
Berdasarkan temuan Dinas Pendidikan Lombok Barat, sebagian anak yang tidak bersekolah merupakan peserta didik yang mengalami putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Selain itu, terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun langkah untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan.
Nurul Adha menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan yang baik dapat membantu anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.
Pemerintah daerah berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan untuk mengakses pendidikan.
Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 2.000 peserta didik, sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penanganan persoalan anak tidak sekolah di Lombok Barat.
Status Lahan LP2B Jadi Kendala Pembangunan Sekolah Rakyat
Meskipun telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih harus menyelesaikan persoalan administratif sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.
Nurul Adha menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan di Kecamatan Kuripan masih termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Status tersebut menjadi kendala karena lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan penggunaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah saat ini berupaya menyelesaikan proses administrasi perubahan status lahan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Nurul Adha menegaskan bahwa lahan tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari kawasan LP2B melalui mekanisme administrasi yang berlaku.
Penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu persyaratan penting sebelum rencana pembangunan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap proses administrasi perubahan status lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai direalisasikan pada 2027.
Namun, target tersebut masih bergantung pada penyelesaian seluruh persyaratan administratif dan pemenuhan ketentuan penggunaan lahan.
Setelah persoalan status lahan selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.
SRMP 18 Lombok Barat Masih Gunakan Gedung Sentra Paramita Mataram
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat, Satria Irwandi, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Kuripan.
Satria menilai pembangunan tersebut penting untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di SRMP 18 yang saat ini masih berstatus sebagai sekolah rintisan.
Saat ini, kegiatan pendidikan SRMP 18 Lombok Barat masih dilaksanakan dengan memanfaatkan bangunan Sentra Paramita Mataram.
Sentra Paramita Mataram merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Sosial yang digunakan sementara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan SRMP 18.
Penggunaan fasilitas tersebut dilakukan karena SRMP 18 Lombok Barat belum memiliki kawasan dan bangunan permanen sendiri.
Satria menjelaskan bahwa SRMP 18 akan dipindahkan ke Kecamatan Kuripan apabila pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi telah selesai.
Pemindahan tersebut direncanakan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung di fasilitas yang dibangun secara khusus untuk kebutuhan pembelajaran.
Dengan tersedianya kawasan pendidikan permanen, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung dengan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
Sentra Paramita Mataram Akan Dikembalikan ke Fungsi Pelayanan Sosial
Setelah SRMP 18 Lombok Barat menempati kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Kuripan, bangunan Sentra Paramita Mataram akan dikembalikan kepada fungsi awalnya.
Fasilitas tersebut nantinya kembali dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi tidak hanya bertujuan memperluas kapasitas layanan pendidikan, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi fasilitas pelayanan sosial milik Kementerian Sosial.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap keberadaan sekolah baru tersebut dapat menjadi bagian dari langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah.
Penyediaan layanan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi berkapasitas 2.000 peserta didik, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan pendidikan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Lombok Barat.
Realisasi pembangunan ditargetkan mulai pada 2027 dengan prioritas penyelesaian perubahan status lahan LP2B serta kelanjutan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kementerian Sosial.
- Penulis :
- Shila Glorya
