Pantau — Sebanyak 1,43 juta peserta didik dari 12.874 satuan pendidikan di 27 kabupaten/kota pada enam provinsi tercatat menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per 1 September 2026.
Dari ribuan sekolah tersebut, 1.365 satuan pendidikan tidak memiliki akses listrik sehingga menghadapi kendala untuk menyelenggarakan pembelajaran daring.
Angka yang dicatat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu mendorong Asosiasi Sekolah Sirkular Indonesia (ASSI), jaringan sekolah alumni Indonesia Green Principal Award (IGPA) di 12 provinsi, mendesak pemerintah menempatkan kesehatan dan hak belajar anak sebagai prioritas.
ASSI meminta negara bertindak sejak tahap pencegahan agar siswa tidak terus menanggung dampak asap setiap kali karhutla berulang.
"Berikan kami napas agar belajar kami berkualitas," kata Ketua ASSI sekaligus Kepala SD Daarul Hikmah, Bandung, Jawa Barat, Iwan Kurniawan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/2026).
Hak Belajar Terancam
Bagi Iwan, kabut asap yang muncul hampir setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan lingkungan belum tertangani secara mendasar.
Ia menilai pendidikan perlu mendorong kesadaran untuk menjaga alam, bukan hanya berfokus pada kegiatan belajar di ruang kelas.
"Kabut asap membuktikan bahwa pendidikan belum menyentuh hal yang paling mendalam terkait kelestarian alam yang harus dijaga dan dipelihara," ujarnya.
Dampak asap juga dirasakan langsung oleh siswa dan guru di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Yoyok Ardianto, anggota ASSI sekaligus Kepala SMP Negeri 2 Tanjung Palas, menyebut paparan asap membuat siswa lebih cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan semangat belajar.
Guru pun mengalami keluhan kesehatan, termasuk batuk dan mata perih. Di sekolah yang dipimpinnya, pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap telah berlangsung dalam empat gelombang sejak akhir Agustus 2026.
Namun, PJJ tidak otomatis menyelesaikan masalah karena sebagian siswa tidak memiliki akses internet dan perangkat memadai, sementara tidak semua orang tua bisa mendampingi anak belajar di rumah.
"Lindungi anak-anak, jaga lingkungan, dan pastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan hak untuk belajar karena bencana," tegas Yoyok.
Asap Meluas
Persoalan karhutla tidak hanya menyentuh Sumatra dan Kalimantan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip dalam keterangan ASSI mencatat kebakaran lahan gambut seluas 72.009 hektare di enam provinsi prioritas hingga 7 September 2026, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Bahkan hingga 28 September 2026, petugas masih menangani 527,6 hektare area kebakaran, dengan 96 hektare di antaranya belum padam.
Sementara itu, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah mengalami kabut asap kiriman, Sulawesi Tenggara mencatat 304 titik panas, dan puluhan ribu hektare hutan serta lahan di Papua dilaporkan terbakar. Di Nabire, sekitar 20–30 kampung disebut tertutup asap tebal.
Dampak asap juga melintasi batas negara. Pada 9 Oktober 2026, Malaysia menutup sejumlah sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya.
Pada hari yang sama, indeks pencemaran udara atau Pollutant Standards Index (PSI) 24 jam di Singapura mencapai 173, yang menurut keterangan ASSI menjadi angka tertinggi sepanjang 2026 dan masuk kategori tidak sehat.
Kesehatan Anak Terancam
Selain menghambat kegiatan belajar, paparan asap juga meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan anak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak selama 18 Agustus–21 September 2026. Dari total tersebut, 40.363 kasus terjadi pada balita.
Kekhawatiran itu semakin besar ketika kualitas udara memburuk. Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dikutip ASSI mencatat indeks standar pencemar udara (ISPU) Palangka Raya mencapai 3.970 dan Banjarmasin 1.026 pada pagi 9 Oktober 2026. Kedua angka tersebut jauh melampaui ambang kategori berbahaya, yakni ISPU 300.
Sementara itu, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 6 Oktober 2026 menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Palangka Raya sempat mencapai 2.272 mikrogram per meter kubik.
Partikel halus ini dapat masuk jauh ke saluran pernapasan sehingga paparan asap menjadi persoalan serius, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.
ASSI juga mengingatkan, krisis tersebut berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda. Iwan mempertanyakan target Indonesia Emas 2045 apabila anak-anak harus menjalani pendidikan di tengah udara yang tercemar.
"Kita bicara Indonesia Emas 2045. Mungkinkah tercapai jika anak-anak belajar sambil menghirup asap? Padahal merekalah masa depan bangsa ini. Masa depan dibentuk hari ini. Bahkan perlu kita ingat, Indonesia bukan hanya Pulau Jawa," tegas Iwan.
Asap Tak Kenal Peta
Kepedulian terhadap dampak karhutla turut mendorong pendidik di daerah yang tidak berada dekat titik api untuk ikut bersuara.
Di Lampung Timur, Kepala SMP Muhammadiyah Al Ghifari, M. Romadona, bahkan terlibat dalam pemadaman kebakaran savana di Taman Nasional Way Kambas bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), organisasi masyarakat sipil, kepolisian, dan TNI.
Sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren itu tetap menjalankan pembelajaran seperti biasa.
Namun, pihak sekolah sempat meniadakan pelajaran olahraga dan kegiatan luar ruangan ketika kebakaran mencapai puncaknya.
"Udara bersih dan hak atas pendidikan adalah dua hal mendasar bagi anak. Ketika sekolah harus diliburkan karena pekatnya asap, hak tumbuh kembang anak-anak Indonesia sedang terenggut," ujar Romadona.
Dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kepala SD Muhammadiyah Ketanggungan, Naneh Dhahneh, mengingatkan dampak asap tidak berhenti di sekitar lokasi kebakaran.
Menurutnya, masyarakat luas ikut menanggung kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dipicu tindakan segelintir pihak.
"Asap tidak mengenal peta," kata Naneh.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran untuk menangani kebakaran yang terus berulang.
"Kalau tidak ada kebakaran, anggaran penanganan karhutla akan jauh lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk pendidikan," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Kepala SD Muhammadiyah Birrul Walidain, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jamaluddin Kamal.
Ia menegaskan anak-anak tidak seharusnya terus menanggung dampak kerusakan lingkungan yang tidak mereka sebabkan.
"Anak-anak seharusnya tidak terus menanggung akibat dari kerusakan lingkungan yang bukan mereka sebabkan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Arqam Putri, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hadiyati, mengajak masyarakat dan pemerintah meningkatkan kepedulian tanpa menunggu bencana menimbulkan korban lebih banyak.
"Jangan menunggu menjadi korban bencana dulu baru peduli. Kepedulian harus dimulai dari sekarang," ungkapnya.
Sekolah Mulai Bergerak
Di tengah dampak karhutla, sejumlah sekolah anggota ASSI menjalankan aksi edukasi lingkungan. Siswa SMP Labschool Jakarta membuat infografis dan poster digital untuk menyuarakan kondisi teman-teman mereka di Sumatra dan Kalimantan.
Sekolah di Salatiga, Wonosobo, Kudus, hingga Denpasar juga melarang pembakaran sampah dan mengajak warga sekolah melaporkan potensi kebakaran.
Kepala SMAS Muhammadiyah 1 Denpasar, Bali, Imam Muhtarom, menilai krisis asap menjadi kesempatan bagi siswa untuk memahami hubungan antara kerusakan lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan pendidikan.
"Kami mendorong mereka untuk tidak hanya merasa prihatin, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka," ujarnya.
Aksi di lingkungan sekolah tersebut, menurut ASSI, perlu berjalan bersama kebijakan pemerintah yang mampu mencegah kebakaran dan melindungi masyarakat.
Tanpa perubahan dalam pengelolaan lingkungan, sekolah berisiko terus menghadapi gangguan pembelajaran setiap kali karhutla kembali terjadi.
Negara Harus Hadir
ASSI meminta pemerintah memastikan anak-anak di wilayah terdampak tetap memperoleh pendidikan yang aman.
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga agar siswa dapat belajar tanpa paparan asap atau menyediakan pembelajaran daring yang berkualitas ketika kegiatan tatap muka tidak memungkinkan.
"Anak-anak di daerah terdampak karhutla tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian menuntut ilmu sambil menghirup asap. Negara harus hadir untuk memastikan anak-anak belajar dengan udara bersih, dengan tindakan nyata melalui langkah pencegahan," tegas Iwan.
Untuk jangka panjang, ASSI mendorong penerapan ekonomi sirkular guna mengurangi eksploitasi alam, disertai pencegahan deforestasi dan penghentian pembalakan liar.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan, menindak pelaku pembakaran tanpa pandang bulu, serta mendukung infrastruktur PJJ di wilayah terdampak.
"Kami berharap pemerintah hadir bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi sejak pencegahan dan pengelolaan, termasuk lewat aturan dan kebijakan yang pasti," kata Dian.
Tuntutan lainnya mencakup jaminan udara bersih, fasilitas perlindungan kesehatan di sekolah, akses terhadap informasi kualitas udara yang mudah dipahami, serta pendampingan bagi siswa dan guru.
Kepala SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, Murdiyanto, menegaskan lingkungan sehat merupakan hak anak yang harus dilindungi negara.
"Udara bersih dan lingkungan belajar yang aman bukan sekadar pilihan, melainkan hak konstitusional anak yang wajib dilindungi negara," kata Murdiyanto.
Kepala SD Muhammadiyah Plus 1 Salatiga periode 2018–2024, Ainul Huri, juga meminta penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran dan dukungan penuh bagi infrastruktur pembelajaran jarak jauh agar ketertinggalan belajar tidak semakin lebar.
"Investasi terbaik bangsa ini bukan pada eksploitasi lahannya, melainkan pada jaminan bahwa setiap anak Indonesia bisa menghirup udara bersih dan belajar dengan aman," kata Ainul.
Selain itu, Kepala SD Muhammadiyah Sudagaran, Kabupaten Wonosobo, Sukaryo, mengingatkan perlindungan kesehatan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melampaui batas wilayah.
Kepala SMP Labschool Jakarta, Yati Suwartini, turut menyoroti hak anak untuk memperoleh lingkungan sehat serta pendidikan yang aman dan nyaman.
Bagi sekolah-sekolah sirkular, perubahan perlu dimulai dari tindakan sehari-hari di lingkungan pendidikan.
Murdiyanto mengingatkan kebiasaan yang dibangun saat ini akan memengaruhi lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
"Tindakan kecil kita di sekolah hari ini menentukan kualitas bumi yang kita wariskan besok," tandas Murdiyanto.
- Penulis :
- Khalied Malvino
