Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai penyediaan spektrum frekuensi dengan biaya terjangkau menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan memperluas jangkauan jaringan 5G di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mengatakan kebijakan pengelolaan spektrum harus memberikan ruang bagi operator telekomunikasi untuk terus berinvestasi dalam pengembangan jaringan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ismail dalam acara Bali Tech Week (BTW) 2026 di Sanur, Bali, Selasa (20/10/2026).
"Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi, juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin," kata Ismail.
Menurutnya, biaya penggunaan spektrum yang terjangkau dapat membantu operator mengalokasikan lebih banyak investasi untuk pembangunan infrastruktur digital.
Kemkomdigi Sebut Biaya Spektrum Berpengaruh terhadap Ekspansi 5G
Ismail menjelaskan bahwa spektrum frekuensi merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan jaringan telekomunikasi.
Ketersediaan spektrum dengan biaya yang sesuai dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi operator untuk memperluas cakupan layanan.
Hal tersebut menjadi semakin penting seiring perkembangan teknologi jaringan 5G yang berlangsung cepat.
Menurut Ismail, pemerintah perlu memastikan kebijakan spektrum tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara.
Pengelolaan frekuensi juga harus mempertimbangkan kemampuan industri untuk membangun jaringan secara berkelanjutan.
Dengan biaya yang lebih terjangkau, operator diharapkan dapat mempercepat investasi dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital.
Lebih dari 98 Persen Wilayah Indonesia Terhubung Jaringan 4G
Kemkomdigi menyampaikan bahwa cakupan jaringan 4G di Indonesia telah mencapai lebih dari 98 persen wilayah.
Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam mendorong pengembangan teknologi jaringan generasi berikutnya.
Ismail mengatakan perkembangan 5G berlangsung semakin cepat sehingga kebutuhan spektrum frekuensi menjadi semakin penting.
"Lebih dari 98 persen wilayah Indonesia telah terhubung dengan jaringan 4G. Perkembangan 5G juga berlangsung sangat cepat. Karena itu, persoalan spektrum frekuensi menjadi sangat penting,” ucap Ismail.
Menurutnya, perluasan konektivitas menjadi prasyarat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara produktif.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus berjalan seiring dengan upaya transformasi digital.
Tanpa konektivitas yang memadai, pemanfaatan berbagai layanan digital oleh masyarakat berpotensi menghadapi keterbatasan.
Karena itu, penyediaan jaringan menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan sebelum mendorong penggunaan teknologi digital secara lebih luas.
Pemerintah Ubah Pendekatan Pengelolaan Spektrum Frekuensi
Ismail mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan pendekatan dalam pengelolaan spektrum frekuensi selama lima hingga tujuh tahun terakhir.
Perubahan tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan kebutuhan investasi industri telekomunikasi.
Salah satu penerapannya terlihat dalam pelaksanaan lelang spektrum terbaru yang menggunakan harga relatif terjangkau.
Menurut Kemkomdigi, pendekatan tersebut memberikan ruang bagi operator untuk melanjutkan investasi pembangunan jaringan.
Pemerintah juga akan terus mengupayakan penyediaan alokasi spektrum frekuensi untuk mendukung pengembangan teknologi telekomunikasi.
Kebijakan itu dinilai penting karena kebutuhan spektrum akan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi jaringan.
Selain memperhatikan kebutuhan saat ini, pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan industri dalam jangka panjang.
Kebijakan Spektrum Harus Seimbangkan Kepentingan Negara dan Operator
Kemkomdigi menekankan bahwa spektrum frekuensi tidak semata-mata dipandang sebagai sumber penerimaan negara.
Frekuensi juga merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Menurut Ismail, kebijakan pengelolaan spektrum perlu memperhatikan tiga aspek utama, yakni penerimaan negara, kemampuan investasi operator, dan manfaat konektivitas bagi masyarakat.
Pemerintah perlu menjaga agar biaya pemanfaatan frekuensi tetap memungkinkan operator menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
Pada saat yang sama, pembangunan jaringan harus memberikan manfaat nyata bagi kebutuhan publik.
Ismail menilai keseimbangan tersebut penting agar pengembangan infrastruktur tidak terhambat oleh tingginya biaya penggunaan spektrum.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendukung perluasan jaringan dalam jangka panjang.
Investasi Infrastruktur Telekomunikasi Butuh Waktu Panjang
Ismail mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan investasi modal yang besar.
Selain biaya pembangunan, pengembangan jaringan juga memerlukan waktu yang tidak singkat.
Karena itu, kebijakan spektrum harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan investasi operator.
"Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang dan investasi modal yang besar. Karena itu, keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang sangat penting," ujar dia.
Menurut Kemkomdigi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan digital Indonesia.
Pemerintah berupaya menyediakan kebijakan spektrum yang memungkinkan industri terus berinvestasi sekaligus memperluas manfaat konektivitas bagi masyarakat.
Melalui pengelolaan spektrum yang lebih terjangkau dan seimbang, Kemkomdigi berharap pengembangan jaringan 5G dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau lebih banyak wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
