Pantau - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan tidak efisien dengan membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa serta wilayah geografis yang menurutnya sebanding dengan kawasan Eropa.
Menurut Presiden, jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum menilai ukuran kabinet dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
"Kita dituduh kabinet gemuk. Tidak efisien. Tapi saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa," ujar Prabowo.
Prabowo Bandingkan Satu Kabinet Indonesia dengan 30 Kabinet di Eropa
Prabowo menjelaskan bahwa kawasan Eropa terdiri atas sekitar 30 negara yang masing-masing memiliki struktur pemerintahan dan perangkat kepemimpinan sendiri.
Dalam perbandingannya, Presiden menyebut kawasan tersebut memiliki sekitar 30 kabinet, 30 menteri keuangan, 30 panglima angkatan bersenjata, 30 jaksa agung, serta 30 kepala kepolisian.
Sementara itu, Indonesia yang menurutnya memiliki cakupan wilayah sebanding dengan Eropa hanya dikelola melalui satu kabinet pemerintahan nasional.
Perbandingan tersebut digunakan Prabowo untuk mempertanyakan anggapan bahwa banyaknya kementerian dan pejabat dalam Kabinet Merah Putih secara otomatis menunjukkan ketidakefisienan.
"Mana yang tidak efisien? Dan kita mampu mengendalikan," tegas Prabowo.
Presiden menilai efektivitas kabinet tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah kementerian atau pejabat yang berada dalam struktur pemerintahan.
Menurutnya, kemampuan pemerintah dalam mengendalikan situasi nasional, menjaga koordinasi, dan menjalankan program pembangunan juga harus menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja kabinet.
Prabowo Akui Sengaja Bentuk Koalisi Politik Besar
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengakui bahwa koalisi politik pendukung pemerintahannya memiliki ukuran besar.
Presiden menjelaskan bahwa pembentukan koalisi besar merupakan pilihan yang disengaja karena dirinya menginginkan keterlibatan sebanyak mungkin kekuatan politik dalam pemerintahan.
Menurut Prabowo, berbagai unsur politik nasional perlu dipersatukan agar dapat bekerja bersama dalam memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia.
Ia memandang persatuan politik sebagai salah satu kebutuhan dalam menghadapi tantangan pemerintahan di negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas.
Prabowo juga menyinggung kerasnya persaingan politik di Indonesia karena jumlah jabatan pemerintahan yang tersedia terbatas dibandingkan banyaknya pihak yang ingin mengambil peran.
Presiden mengingatkan bahwa jabatan kepala negara hanya dapat dipegang oleh satu orang dalam satu periode kepemimpinan, sehingga persaingan untuk memperoleh posisi tersebut tidak dapat dihindari.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks besarnya koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang melibatkan berbagai kekuatan politik nasional.
Prabowo Jadikan Penanganan Bencana sebagai Bukti Kemampuan Kabinet
Selain membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan Eropa, Prabowo menyinggung penanganan berbagai bencana alam dan keadaan darurat sebagai contoh kemampuan pemerintah dalam menjalankan koordinasi nasional.
Salah satu peristiwa yang disampaikan Presiden adalah penanganan bencana di wilayah Sumatera bagian utara.
Menurut Prabowo, penanganan bencana tersebut menunjukkan kemampuan jajaran pemerintah untuk bekerja bersama menghadapi situasi yang membutuhkan respons terkoordinasi.
Presiden juga menyebut penanganan gempa bumi sebagai bagian dari tantangan yang memerlukan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan.
Selain gempa bumi, Prabowo menyinggung aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu kondisi yang membutuhkan kesiapan aparat dan koordinasi antarlembaga.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi contoh tantangan nasional yang memerlukan kerja sama berbagai kementerian, lembaga, dan unsur terkait.
Prabowo menilai kemampuan pemerintah menghadapi berbagai kejadian tersebut secara kompak menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih tetap dapat menjalankan fungsi pengendalian dan koordinasi.
Bagi Presiden, keberhasilan menjaga koordinasi pemerintahan dalam menghadapi keadaan darurat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas kabinet.
Prabowo Ibaratkan Dua Tahun Pemerintahan Belum Sampai Turun Minum
Dalam menjelaskan perjalanan pemerintahannya, Prabowo menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan tahapan masa jabatan presiden.
Presiden mengibaratkan masa pemerintahan selama lima tahun sebagai satu pertandingan sepak bola yang memiliki waktu permainan dan kesempatan untuk melakukan perubahan strategi.
Dengan perumpamaan tersebut, Prabowo menggambarkan bahwa perjalanan dua tahun pertama pemerintahannya bahkan belum mencapai waktu turun minum.
Analogi itu digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki waktu untuk melanjutkan berbagai agenda pembangunan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Prabowo juga menyinggung keberadaan pemain cadangan dalam pertandingan sepak bola sebagai gambaran pihak-pihak yang belum memperoleh kesempatan mengambil peran dalam pemerintahan.
Presiden meminta para "pemain cadangan" agar tidak merasa frustrasi karena belum mendapatkan kesempatan untuk tampil.
Menurutnya, masih terdapat waktu bagi mereka untuk memperoleh kesempatan mengambil peran dalam perjalanan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah keberadaan koalisi politik besar yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang Kabinet Paripurna Dihadiri Gibran hingga Pimpinan Lembaga Negara
Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka diselenggarakan untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan tersebut menjadi forum bagi jajaran pimpinan pemerintahan untuk mengikuti arahan Presiden terkait perjalanan dan pelaksanaan agenda pemerintahan.
Sidang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala badan pemerintahan.
Selain jajaran kementerian dan badan, pertemuan tersebut turut dihadiri Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung.
Pimpinan otoritas ekonomi dan keuangan juga menghadiri sidang tersebut, termasuk Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melalui forum tersebut, Prabowo kembali menegaskan pandangannya bahwa ukuran kabinet tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur efisiensi pemerintahan.
Presiden menempatkan kemampuan mengendalikan situasi nasional, menjaga koordinasi antarlembaga, menghadapi berbagai tantangan, dan memperbaiki kehidupan masyarakat sebagai faktor penting dalam menilai efektivitas Kabinet Merah Putih.
- Penulis :
- Leon Weldrick
