Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan anak dan membebaskan biaya pengobatan bagi korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah lebih dari 70 ribu balita dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus, dengan 70.239 kasus di antaranya terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.
Puan menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap dan meminta pemerintah memastikan keselamatan mereka menjadi prioritas dalam penanganan bencana.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah penanganan yang memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi anak-anak, terutama di wilayah yang mengalami dampak paling parah.
Kasus ISPA Tembus 311 Ribu, Puluhan Ribu Balita Terdampak Karhutla
Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 311.363 kasus ISPA di tujuh provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan hingga 17 Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus terjadi pada kelompok balita, sedangkan 49.634 kasus lainnya tercatat pada kelompok lanjut usia.
Bencana karhutla dilaporkan melanda 65 kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Puan menilai tingginya jumlah kasus gangguan pernapasan pada anak menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa keluarga terdampak membutuhkan dukungan yang berkelanjutan agar anak-anak dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman.
"Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” imbuh Puan.
Puan Minta Perlindungan Anak dari Kabut Asap Jadi Komitmen Nasional
Puan menyoroti banyaknya laporan masyarakat mengenai anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap di daerah terdampak karhutla.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan perlindungan anak menjadi bagian utama dari strategi penanganan bencana, selain mempercepat proses pemadaman api.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi keluarga terdampak dalam menentukan prioritas wilayah penanganan dan penggunaan sumber daya.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan maupun sarana perlindungan dari paparan asap.
“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” papar Puan.
Karhutla Berulang Dikhawatirkan Mengancam Tumbuh Kembang Anak
Besarnya dampak karhutla terhadap kesehatan anak turut menjadi perhatian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang mengingatkan potensi hilangnya kualitas satu generasi akibat paparan asap secara berulang.
Dalam laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan, disebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan pada 1997 berdampak terhadap pertumbuhan anak yang terpapar asap sejak dalam kandungan maupun usia dini.
Laporan tersebut menyebut anak-anak yang terpapar asap karhutla pada 1997 mengalami pertumbuhan tinggi badan 3,3 sentimeter lebih pendek ketika mencapai usia 17 tahun.
Laporan yang disusun PFI bersama Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat itu juga menyebut adanya 15.600 kematian bayi akibat bencana karhutla pada 1997.
PFI mengingatkan pemerintah mengenai risiko lost generation atau hilangnya potensi generasi akibat gangguan kesehatan, perkembangan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas hidup karena paparan asap karhutla yang terus berulang.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Puan menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus ketika terjadi bencana.
“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebutnya.
“Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” lanjut Puan.
DPR Desak Pengobatan Gratis dan Layanan BPJS Tanpa Hambatan
Puan meminta pemerintah melakukan intervensi kesehatan bagi anak-anak dan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat karhutla.
Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta peralatan pengobatan yang memadai di wilayah terdampak.
“Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukasnya.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang menjadi korban paparan kabut asap.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesan Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga meminta pemerintah mendengarkan pengalaman keluarga terdampak untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh pertolongan kesehatan.
“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelasnya.
Puan turut meminta pemerintah menyampaikan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan anak-anak terdampak dan langkah pemulihan yang sedang dilakukan.
“Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ujar Puan.
DPR Akan Kawal Penanganan Karhutla dan Pemulihan Kesehatan Anak
Puan memastikan pimpinan DPR RI akan menghimpun hasil pengawasan dari komisi-komisi terkait untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan.
Pengawasan tersebut mencakup langkah penanganan bencana, dukungan layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
“Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada orang tua yang anaknya mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Selain bantuan kepada keluarga terdampak, Puan menekankan pentingnya dukungan bagi tenaga kesehatan, petugas lapangan, dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tutup Puan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
