Pantau - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) mendata kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan, mulai dari paspor gratis, penyediaan air bersih, pembangunan jembatan, hingga pengelolaan sampah.
Arahan tersebut disampaikan Maruli dalam pertemuan secara daring bersama para kepala PLBN pada Selasa (27/10/2026), sebagaimana dijelaskan melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Salah satu perhatian utama BNPPDT adalah kemudahan akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki kemungkinan pemberian paspor gratis kepada warga yang membutuhkan.
Selain itu, BNPPDT akan memetakan kebutuhan infrastruktur dasar di sekitar kawasan perbatasan agar program pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Maruli Simanjuntak Jajaki Paspor Gratis bagi Warga Perbatasan
Maruli menyoroti persoalan akses dokumen perjalanan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.
Ia menilai kebutuhan tersebut perlu dibahas bersama instansi terkait agar masyarakat dapat memperoleh layanan keimigrasian yang lebih mudah.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah menjalin komunikasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai kemungkinan penyediaan paspor tanpa biaya.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli.
Namun, jumlah penerima maupun mekanisme pemberian paspor gratis belum ditetapkan karena rencana tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.
Maruli meminta kepala PLBN mengidentifikasi persoalan operasional serta kebutuhan masyarakat agar langkah penanganan dapat dirumuskan berdasarkan kondisi lapangan.
BNPPDT Minta Pendataan Jembatan dan Kebutuhan Air Bersih
Selain layanan keimigrasian, BNPPDT memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.
Maruli meminta para kepala PLBN memperluas pemantauan hingga ke permukiman warga di sekitar kawasan perbatasan.
Pendataan tersebut mencakup ketersediaan air bersih dan kondisi infrastruktur penghubung yang dibutuhkan masyarakat.
“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujarnya.
Maruli secara khusus menyoroti kebutuhan pembangunan jembatan sederhana dengan panjang sekitar 15 meter.
Menurutnya, pembangunan jembatan dengan karakteristik tersebut berpotensi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” tutur Maruli.
Data yang dihimpun dari setiap wilayah nantinya digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan Sampah di PLBN Jadi Perhatian
Maruli juga meminta pengelolaan sampah di kawasan PLBN mendapat perhatian dalam pemetaan persoalan operasional.
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah penggunaan insinerator untuk menangani sampah di kawasan perbatasan.
Namun, penerapan teknologi tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Selain insinerator, Maruli menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar solar.
Penggunaan teknologi itu masih perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan kebutuhan pengelolaan sampah serta aturan yang berlaku.
BNPPDT menempatkan persoalan sampah sebagai bagian dari kebutuhan operasional yang harus ditangani sesuai karakteristik setiap PLBN.
BNPPDT Kelola 15 Pos Lintas Batas Negara Terpadu
Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di berbagai kawasan perbatasan Indonesia.
Maruli mengapresiasi para kepala PLBN yang telah menyampaikan laporan mengenai kondisi operasional dan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi bahan untuk menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujarnya.
Maruli berharap hasil pemetaan kebutuhan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarlembaga dan perencanaan program yang tepat.
Melalui langkah tersebut, BNPPDT berupaya meningkatkan pelayanan di kawasan perbatasan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat daerah terpencil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
