Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mempertanyakan rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.
Irma meminta pemerintah menjelaskan urgensi, sumber pendanaan, serta indikator penilaian pemberian insentif tersebut agar penggunaan anggaran negara memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai dukungan kepala daerah terhadap program pemerintah pusat merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak seharusnya secara otomatis menjadi dasar pemberian insentif tambahan.
Irma Minta Kepala Daerah Fokus Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Irma menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya lebih mendorong kepala daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada memberikan penghargaan fiskal atas dukungan terhadap program MBG.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat merupakan indikator penting keberhasilan kepemimpinan daerah.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan pelaksanaan MBG juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Irma meminta pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi dampak ekonomi program tersebut sebelum menetapkan kebijakan insentif bagi kepala daerah.
Anggaran Insentif MBG Dinilai Perlu Memprioritaskan Pengawasan BPOM
Selain mempertanyakan urgensi insentif, Irma menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Ia menilai pengawasan kualitas makanan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang keamanan pangan agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan.
“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma.
Menurutnya, penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran MBG.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelayakan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat program.
Irma Soroti Kemampuan APBN dan Ketimpangan Fiskal Daerah
Irma juga mempertanyakan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai kebijakan insentif apabila diterapkan kepada kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa kapasitas fiskal setiap daerah berbeda sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum menetapkan mekanisme pemberian insentif.
Sejumlah kabupaten dan kota, menurut Irma, bahkan memiliki kapasitas APBD di bawah Rp1 triliun.
Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya perhitungan yang cermat agar kebijakan insentif tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan negara.
Irma meminta pemerintah menetapkan sasaran, indikator keberhasilan, serta manfaat yang terukur sebelum mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Program MBG Harus Berdampak pada Penurunan Stunting
Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah memperjelas tujuan utama pelaksanaan MBG, khususnya dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka tengkes atau stunting.
Menurutnya, perbaikan gizi masyarakat tidak cukup dilakukan hanya dengan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan intervensi kesehatan lainnya.
Pemenuhan kebutuhan vitamin, penyediaan akses air bersih, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dinilai menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program tersebut.
Irma menegaskan setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur, perencanaan realistis, serta tujuan yang dapat dievaluasi.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata terhadap kesehatan dan status gizi masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
