Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kepemimpinan transformatif harus diterapkan di seluruh lembaga negara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidato kebangsaan pada Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Forum tersebut mengangkat tema Kepemimpinan Transformatif untuk Demokrasi yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan.
Puan menilai perubahan dalam penyelenggaraan negara membutuhkan pembaruan cara berpikir dan bekerja, bukan sekadar pergantian pemimpin atau kebijakan.
“Kepemimpinan transformatif harus tumbuh di seluruh lembaga negara dalam agenda utama untuk memperkuat dan mempertajam cara pikir dan cara kerja yang semakin menempatkan tata kelola negara yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Puan Soroti Tiga Tantangan Kepemimpinan Indonesia
Puan menjelaskan bahwa kepemimpinan nasional saat ini menghadapi tiga tantangan utama yang perlu ditangani secara bersama-sama.
Tantangan pertama berkaitan dengan persoalan struktural bangsa yang membutuhkan pembenahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
Tantangan kedua menyangkut tata kelola kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, tantangan ketiga berkaitan dengan kemampuan membangun masa depan bangsa dan negara secara berkelanjutan.
Menurut Puan, ketiga tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan kebijakan atau pergantian figur pemimpin.
Ia menekankan perlunya transformasi yang melibatkan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan pelaksanaan tanggung jawab di setiap lembaga negara.
Perbaikan Tata Kelola Negara Butuh Kesamaan Visi
Puan mengatakan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik belum tentu menghasilkan perubahan apabila tidak disertai langkah nyata.
Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memiliki kesamaan visi dan semangat dalam memperbaiki penyelenggaraan negara.
“Tidak bisa hanya satu orang, dua orang, tiga orang kemudian menyatakan apa yang harus dilakukan. Diperlukan persamaan visi dan persamaan semangat yang sama dalam memperbaiki bangsa dan negara ini,” kata Puan.
Ia menilai pembangunan nasional membutuhkan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya mengandalkan keputusan segelintir orang.
“Karena kalau tidak bersama-sama secara bergotong royong, ya, begitu-begitu saja. Dalam membangun negara tidak mungkin hanya dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama,” sambung dia.
Menurutnya, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam memastikan perubahan tata kelola pemerintahan dapat terlaksana secara efektif.
Seluruh Elemen Bangsa Diminta Ambil Tanggung Jawab
Puan mengingatkan bahwa setiap pihak memiliki peran dalam mendorong perubahan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan tidak harus menunggu kondisi ideal ataupun menunggu pihak lain memulai terlebih dahulu.
Menurutnya, kepemimpinan transformatif dapat membuka jalan perubahan, tetapi kemajuan bangsa tetap membutuhkan tindakan kolektif.
“Rakyat, masyarakat sipil, dunia usaha, kaum intelektual, seluruh komponen bangsa, dan lembaga negara harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan perannya,” ucap Puan.
Ia berharap perubahan cara berpikir dan bekerja dapat tumbuh di seluruh lembaga negara serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Melalui kepemimpinan transformatif dan kerja sama antarelemen bangsa, Puan mendorong terwujudnya tata kelola negara yang semakin mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
