Pantau - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, khususnya dalam membuka peluang kerja internasional dan memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pernyataan tersebut disampaikan Husein dalam kegiatan Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen atau BKSAP Day di Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, BKSAP DPR RI menerima sejumlah aspirasi Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait penguatan sektor ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta perlindungan pekerja migran.
Husein menilai aspirasi daerah perlu menjadi bagian penting dalam agenda diplomasi Indonesia di tingkat internasional agar kerja sama antarnegara tidak hanya menghasilkan kesepakatan politik, tetapi juga manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa jauh kita bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan kembali bagi masyarakat di daerah,” ujar Husein.
Pemkot Tasikmalaya Usulkan Pusat Layanan Pekerja Migran dan Pelatihan Tenaga Kerja
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada BKSAP DPR RI untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah di pasar internasional.
Usulan tersebut mencakup penguatan pelatihan bahasa asing, sertifikasi kompetensi, pembentukan pusat layanan terpadu atau Migrant Center, serta perluasan kesempatan penempatan PMI terampil di luar negeri.
Pemerintah Kota Tasikmalaya juga mendorong penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran dan pemberdayaan PMI purna agar mereka memiliki kesempatan mengembangkan usaha setelah kembali ke daerah asal.
Viman berharap diplomasi parlemen dapat menjadi penghubung antara potensi ekonomi daerah dan peluang kerja sama internasional, termasuk dalam pengembangan industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ketenagakerjaan.
“BKSAP ini sebagai jembatan, jadi bukan hanya dipromosikan di arah politik atau kebijakan negara saja, tapi menjadi promosi ekonomi juga dan menjadi gateway untuk menyambungkan potensi-potensi daerah Kota Tasikmalaya di bidang industri, UMKM-nya, hingga tenaga kerjanya,” terang Viman.
Menurutnya, keterlibatan BKSAP DPR RI dapat membantu memperluas akses daerah terhadap jejaring kerja sama internasional yang selama ini lebih banyak berlangsung pada tingkat pemerintah pusat.
BKSAP DPR RI Dorong Tenaga Kerja Tasikmalaya Masuk Pasar Jepang
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyambut positif langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.
Bramantyo mengungkapkan bahwa sejumlah negara mitra Indonesia, termasuk Jepang, membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang dapat dipersiapkan melalui pelatihan dan pendidikan di daerah.
“DPR hadir di Tasikmalaya intinya sebenarnya cuma satu, yaitu membunyikan diplomasi yang selama ini hanya berpikiran tentang hubungan negara-negara, tetapi kita ingin bahwa diplomasi berdampak langsung ke daerah. Seperti di Jepang contohnya, mereka sangat menginginkan sumber daya tenaga kerja dari Indonesia. Kebutuhan kualifikasi tersebut tinggal kita sesuaikan dan siapkan dari daerah,” tutur Bramantyo.
Ia menegaskan bahwa diplomasi parlemen perlu diarahkan untuk membuka akses kerja sama yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja di negara mitra.
BKSAP DPR RI juga menyatakan kesiapan untuk mendorong fasilitasi kerja sama internasional, termasuk penyesuaian standar kompetensi dan kurikulum pelatihan bagi calon pekerja migran.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu calon PMI asal Tasikmalaya memenuhi persyaratan keterampilan, kemampuan bahasa, dan sertifikasi yang dibutuhkan negara tujuan.
Diplomasi Parlemen Diharapkan Perkuat Ekonomi dan Perlindungan PMI
Selain membuka peluang penempatan tenaga kerja, kerja sama internasional melalui diplomasi parlemen diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari aspirasi Pemerintah Kota Tasikmalaya agar peningkatan kesempatan kerja di luar negeri berjalan seiring dengan jaminan perlindungan hukum dan kesiapan kompetensi pekerja.
Kota Tasikmalaya yang memiliki jumlah penduduk mencapai 779.710 jiwa dan tersebar di 10 kecamatan dinilai memiliki potensi sumber daya manusia untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja global.
Melalui jejaring kerja sama bilateral DPR RI, BKSAP diharapkan dapat membantu menghubungkan potensi tenaga kerja Tasikmalaya dengan kebutuhan negara mitra.
Kegiatan BKSAP Day juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur diplomasi parlemen.
Dengan penguatan pelatihan, sertifikasi, dan perlindungan pekerja migran, peluang kerja internasional diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat Tasikmalaya secara lebih optimal.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
