Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA, SMK, dan sederajat pada gelombang pertama dan kedua, dengan 14 kasus di antaranya masuk kategori pelanggaran berat.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan temuan tersebut terdiri atas 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua.
“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni dalam Taklimat Media TKA di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebanyak 14 kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.
Kementerian juga melakukan klarifikasi terhadap laporan yang masuk untuk memastikan bentuk pelanggaran dan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dugaan Pelanggaran TKA Gelombang Pertama Capai 308 Kasus
Toni menjelaskan bahwa jumlah dugaan pelanggaran terbesar ditemukan pada pelaksanaan TKA gelombang pertama.
Kemendikdasmen mencatat 308 dugaan pelanggaran pada gelombang tersebut, sementara gelombang kedua menyumbang 69 temuan.
Informasi mengenai dugaan pelanggaran pada gelombang pertama sebelumnya beredar melalui surat edaran yang menyebut adanya temuan di 308 satuan pendidikan.
Toni membenarkan keberadaan surat edaran tersebut, tetapi menegaskan bahwa kementerian tetap perlu melakukan pemeriksaan dan klarifikasi.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan apakah laporan yang diterima benar-benar menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan TKA.
Kemendikdasmen telah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran di 308 satuan pendidikan pada gelombang pertama.
Dari keseluruhan 377 temuan, sebanyak 14 kasus masuk kategori pelanggaran berat dan masih dalam proses pendalaman.
Proktor dan Pengawas Unggah Kondisi Ruang Ujian ke Media Sosial
Salah satu bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan Kemendikdasmen berkaitan dengan aktivitas dokumentasi dan publikasi kondisi ruang ujian melalui media sosial.
Toni menjelaskan bahwa sejumlah proktor maupun pengawas diduga melakukan siaran langsung atau mengunggah dokumentasi ketika TKA sedang berlangsung.
Menurutnya, tindakan tersebut tetap termasuk pelanggaran meskipun dokumentasi yang dipublikasikan tidak selalu memperlihatkan isi soal ujian.
"Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran," ujarnya.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa seluruh aktivitas di ruang ujian wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Ketentuan tersebut mencakup larangan mendokumentasikan dan memublikasikan pelaksanaan tes melalui media sosial.
Larangan itu berlaku bagi unsur pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA, termasuk proktor dan pengawas.
Inspektorat Jenderal Dalami 14 Kasus Pelanggaran Berat
Kemendikdasmen menyerahkan pendalaman terhadap 14 dugaan pelanggaran berat kepada Inspektorat Jenderal.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bentuk pelanggaran serta fakta yang berkaitan dengan setiap temuan.
Toni menegaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Kementerian tetap melakukan klarifikasi sebelum menentukan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima.
Proses tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan TKA pada gelombang pertama dan kedua.
Hingga keterangan disampaikan, Kemendikdasmen belum merinci hasil akhir pemeriksaan terhadap 14 kasus berat tersebut.
Kemendikdasmen Perketat Pengawasan Bersama Komdigi dan BSSN
Untuk memperkuat pengawasan, Kemendikdasmen meningkatkan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait.
Lembaga yang dilibatkan antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman RI turut melakukan pemantauan pelaksanaan TKA di 34 provinsi.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan serta memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai ketentuan.
Kemendikdasmen juga meminta seluruh satuan pendidikan memastikan murid, proktor, dan pengawas memahami tata tertib sebelum ujian dimulai.
Surat Edaran Diterbitkan untuk Ingatkan Sekolah Patuhi Aturan TKA
Sebagai langkah pencegahan, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026.
Surat edaran tersebut ditujukan untuk mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan mengenai kewajiban mematuhi tata tertib TKA.
Melalui surat tersebut, Kemendikdasmen menekankan pentingnya kepatuhan seluruh unsur pelaksana terhadap prosedur ujian.
Kementerian juga meminta sekolah meningkatkan pemahaman mengenai larangan dan kewajiban selama pelaksanaan tes.
Evaluasi terhadap 377 dugaan pelanggaran akan menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan TKA pada penyelenggaraan berikutnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
