Pantau - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej menegaskan bahwa penagih utang atau debt collector tidak memiliki kewenangan untuk menarik kendaraan bermotor secara sewenang-wenang tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Edward yang akrab disapa Eddy menjelaskan bahwa setiap tindakan penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan pembiayaan wajib dilakukan sesuai ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan hak-hak debitur.
Penegasan tersebut disampaikan Eddy melalui keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, persoalan pembiayaan kendaraan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.
Namun, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila proses penagihan dilakukan menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan lain yang melanggar hukum.
"Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan," kata Eddy.
Ia menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan tetap memiliki hak untuk menagih kewajiban debitur, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Debt Collector Tidak Boleh Menarik Kendaraan Secara Paksa
Eddy mengingatkan bahwa proses penagihan utang harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak debitur.
Pihak yang menjalankan tugas penagihan juga harus memiliki legalitas dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain memenuhi persyaratan tersebut, penagih utang diwajibkan menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Penggunaan kekerasan, ancaman, maupun intimidasi dalam proses penagihan dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang melakukannya.
Eddy juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan pembiayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada penanganan konflik setelah terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur.
Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal proses pembiayaan, sebelum perusahaan pembiayaan dan calon debitur menandatangani perjanjian.
Salah satu upaya yang dinilai penting adalah melakukan verifikasi terhadap kemampuan keuangan dan kelayakan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Perusahaan pembiayaan perlu memastikan calon debitur memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko persoalan pembayaran yang berpotensi berkembang menjadi konflik pada kemudian hari.
Penarikan Kendaraan Bisa Harus Melalui Pengadilan
Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Henry Sulaiman, menjelaskan bahwa penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia harus mengikuti prosedur hukum.
Henry menyampaikan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur dalam kegiatan pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.
Melalui mekanisme tersebut, kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tetap dapat berada dalam penguasaan dan digunakan oleh debitur.
Meski kendaraan tetap digunakan oleh debitur, objek tersebut menjadi jaminan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan kepada kreditur sesuai dengan perjanjian.
Henry menjelaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui sistem elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.
"Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia," tutur Henry.
Sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, keberadaan sertifikat jaminan fidusia tidak berarti kreditur atau penagih utang dapat menarik kendaraan secara bebas dan sewenang-wenang.
Henry menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan prosedur hukum serta hak dan perlindungan debitur.
Putusan Mahkamah Konstitusi Atur Syarat Penarikan Kendaraan
Henry juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Berdasarkan putusan tersebut, apabila tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai terjadinya cedera janji atau wanprestasi serta debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
Ketentuan tersebut menjadi batasan hukum bagi perusahaan pembiayaan maupun pihak penagih dalam melakukan penarikan kendaraan.
Dengan demikian, perselisihan mengenai wanprestasi dan penolakan debitur untuk menyerahkan kendaraan secara sukarela tidak dapat dijadikan alasan untuk mengambil kendaraan secara paksa di luar prosedur hukum.
Sertifikat jaminan fidusia juga tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada debt collector untuk mengambil kendaraan tanpa mengikuti mekanisme eksekusi yang berlaku.
Henry menekankan bahwa prosedur tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak debitur.
Penyebaran Data Pribadi Debitur Bisa Berujung Pidana
Selain menyoroti penarikan kendaraan, Eddy mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi debitur dalam seluruh proses pembiayaan dan penagihan utang.
Ia menegaskan bahwa penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Karena itu, perusahaan pembiayaan maupun pihak penagih tidak diperbolehkan menggunakan atau menyebarkan informasi pribadi debitur dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari kewajiban yang harus diperhatikan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur.
Eddy menekankan bahwa hak perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pembayaran tidak boleh dijalankan melalui tindakan yang melanggar hak konsumen.
Penagihan utang harus dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kementerian Hukum Perkuat Layanan Jaminan Fidusia Lewat FIDEX
Di sisi lain, Ditjen AHU Kementerian Hukum terus melakukan pembenahan layanan administrasi jaminan fidusia melalui program FIDEX atau Fiduciary Excellence.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia.
Henry menjelaskan bahwa FIDEX juga bertujuan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan pendaftaran dan kewajiban pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.
Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah penyediaan sistem layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API).
Layanan tersebut terutama ditujukan bagi korporasi atau perusahaan yang memiliki volume transaksi jaminan fidusia dalam jumlah tinggi.
Melalui sistem berbasis API, perusahaan pembiayaan dapat mengakses layanan administrasi jaminan fidusia secara langsung melalui sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
Pengembangan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi dan administrasi jaminan fidusia.
Selain mempercepat proses pelayanan, sistem tersebut juga dirancang untuk menjaga stabilitas akses bagi pengguna lainnya, termasuk notaris dan perseorangan.
Ditjen AHU berharap pengembangan FIDEX dapat mendorong penyelenggaraan administrasi jaminan fidusia yang lebih tertib, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Pemerintah Tekankan Perlindungan Hak Kreditur dan Debitur
Kementerian Hukum menilai bahwa pembenahan administrasi jaminan fidusia perlu berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai prosedur eksekusi kendaraan.
Perusahaan pembiayaan tetap memiliki hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian, sementara debitur juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan penagihan yang melanggar hukum.
Penagih utang yang melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya dapat menghadapi konsekuensi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila terjadi perselisihan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela, eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan, pemenuhan kewajiban debitur, serta perlindungan masyarakat dari praktik penarikan kendaraan secara sewenang-wenang.
- Penulis :
- Shila Glorya
