Pantau - Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 terhadap 385 badan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi memberikan manfaat nyata.
Dari 385 badan publik yang mengikuti Monev 2026, sebanyak 335 telah mengisi kuesioner penilaian mandiri, sementara 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap Presentasi Uji Publik.
Ketua KIP, Handoko Agung Saputro, mengatakan Monev bertujuan mengukur efektivitas strategi dan kebijakan badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi sekaligus meningkatkan partisipasi publik.
Hal tersebut disampaikan Handoko dalam Pembukaan dan Pertemuan Teknis Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
"Kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik," kata Handoko.
KIP Evaluasi 385 Badan Publik dari Tujuh Kategori
Monev Keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda tahunan KIP untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pada pelaksanaan tahun 2026, sebanyak 385 badan publik menjadi peserta penilaian yang terbagi dalam tujuh kategori kelembagaan.
Ketujuh kategori tersebut terdiri atas 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, serta 38 pemerintah provinsi.
Selain itu, penilaian mencakup 61 badan usaha milik negara (BUMN), 149 perguruan tinggi negeri, dan delapan partai politik.
Proses penilaian diawali dengan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) atau kuesioner penilaian mandiri melalui aplikasi E-Monev oleh masing-masing badan publik.
Dalam pengisian SAQ, badan publik diwajibkan menjelaskan ketersediaan fasilitas pelayanan informasi, termasuk situs web dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Setelah pengisian SAQ, KIP melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang disampaikan peserta untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya.
Verifikasi tersebut juga mencakup pemeriksaan langsung terhadap kelayakan fasilitas pelayanan informasi publik yang dilaporkan masing-masing lembaga.
Berdasarkan hasil tahapan tersebut, sebanyak 335 badan publik telah menyelesaikan pengisian SAQ melalui aplikasi E-Monev.
Dari jumlah itu, sebanyak 282 badan publik memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan berikutnya, yakni Presentasi Uji Publik.
Sebanyak 282 Badan Publik Jalani Presentasi Uji Publik
Pada tahap Presentasi Uji Publik, pimpinan masing-masing badan publik diwajibkan memaparkan visi, misi, strategi, serta kebijakan yang telah diterapkan untuk mendukung keterbukaan informasi.
Pemaparan tersebut juga harus menjelaskan secara terperinci dampak pelaksanaan kebijakan terhadap masyarakat, termasuk kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi.
Penilaian KIP tidak hanya berfokus pada keberadaan kebijakan dan fasilitas pelayanan informasi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat serta perbaikan tata kelola kelembagaan.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menegaskan bahwa setiap badan publik harus mampu membuktikan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan.
"Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat," kata Dery.
Menurut Dery, pembuktian dampak kebijakan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif.
Melalui presentasi para pimpinan badan publik, panelis akan mengevaluasi strategi, pelaksanaan kebijakan, serta manfaat keterbukaan informasi terhadap kepentingan masyarakat.
KIP Libatkan Akademisi hingga Jurnalis sebagai Panelis
Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, KIP melibatkan panelis dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi.
Para panelis bertugas memberikan penilaian secara objektif dan adil terhadap pemaparan pimpinan badan publik mengenai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.
Aspek yang dievaluasi meliputi strategi kelembagaan, implementasi kebijakan, peningkatan literasi informasi, serta dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10–12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Melalui kegiatan tersebut, KIP berharap seluruh badan publik semakin serius dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak masyarakat atas informasi.
KIP juga mendorong agar keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat literasi informasi, dan memperbaiki tata kelola kelembagaan.
Pelaksanaan Monev 2026 sekaligus menjadi upaya memastikan badan publik menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan serta memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
