Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung aktivitas masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), termasuk fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian selama periode liburan akhir tahun, khususnya pada sektor perjalanan dan transportasi.
Suahasil mengatakan bahwa sejumlah insentif perpajakan telah mulai diterapkan, sementara rincian kebijakan lainnya akan diumumkan pemerintah.
"Ada beberapa insentif yang sifatnya PPN yang udah kita mulai lakukan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Nanti detailnya kita uraikan, ya," kata Suahasil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil ketika menghadiri agenda rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan.
Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi hingga 100 Persen
Salah satu insentif yang telah diterbitkan pemerintah adalah fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menanggung seluruh PPN yang memenuhi ketentuan atas tiket penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode yang telah ditetapkan.
Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian tiket pesawat mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027.
Sementara itu, jadwal penerbangan yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ditetapkan mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Insentif tersebut mencakup PPN atas tarif dasar penerbangan serta biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge yang dikenakan maskapai.
Namun, fasilitas PPN ditanggung pemerintah tidak berlaku untuk seluruh layanan tambahan yang ditawarkan maskapai penerbangan.
Biaya tambahan seperti pembelian bagasi dan pemilihan kursi tetap dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut perlu memperhatikan tanggal pembelian tiket, jadwal keberangkatan, serta komponen biaya yang memperoleh insentif pajak.
Pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendukung mobilitas antardaerah selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Insentif Pajak Nataru Disiapkan untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat
Pemerintah menyiapkan kebijakan insentif perpajakan sebagai bagian dari langkah menjaga konsumsi rumah tangga dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang pergantian tahun.
Sektor transportasi menjadi salah satu perhatian karena kebutuhan perjalanan masyarakat diperkirakan meningkat selama periode liburan akhir tahun.
Melalui fasilitas PPN ditanggung pemerintah, beban pajak pada komponen tiket penerbangan yang memenuhi ketentuan dapat dikurangi sehingga masyarakat memperoleh keringanan biaya perjalanan.
Selain sektor penerbangan, pemerintah juga tengah menyiapkan rincian insentif PPN lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perjalanan, transportasi, dan kegiatan masyarakat selama liburan Nataru.
Suahasil Tegaskan Transfer Antarbank dan Dompet Digital Tidak Otomatis Kena PPN
Selain membahas insentif perpajakan untuk periode Nataru, Suahasil sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa, 3 November 2026, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tidak menerapkan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN terhadap setiap transaksi transfer antarbank maupun dompet digital.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan adanya tambahan beban pajak atas aktivitas transfer uang melalui layanan keuangan digital.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
Dengan demikian, SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan PPN terhadap transaksi digital tertentu berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut tidak menjadikan seluruh transaksi keuangan masyarakat sebagai objek PPN secara otomatis.
Transaksi transfer antarbank maupun penggunaan dompet digital tidak serta-merta dikenakan PPN hanya karena dilakukan melalui sistem elektronik.
Melalui penjelasan mengenai insentif Nataru dan mekanisme perpajakan digital, pemerintah berupaya memberikan kepastian mengenai fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Penulis :
- Shila Glorya
