Pantau - Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki kemampuan anggaran yang mencukupi untuk membiayai pengangkatan 9.687 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Rudy menyampaikan kepastian tersebut di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/11/2026), sekaligus menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah masih mampu menanggung pembiayaan seluruh aparatur sipil negara (ASN).
"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," kata Rudy.
Menurut Rudy, pembiayaan ribuan PPPK paruh waktu selama ini telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Karena itu, perubahan status kepegawaian menjadi PPPK penuh waktu tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah daerah dari sisi kesiapan anggaran.
Pemkab Bogor Siap Biayai Seluruh PPPK Paruh Waktu
Rudy menjelaskan bahwa ribuan PPPK paruh waktu yang akan mengalami perubahan status merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bogor.
Ia menilai keberadaan para pegawai tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.
"Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor, yang sekarang pun pembiayaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ujarnya.
Rudy menegaskan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu.
"Apa yang menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah pusat, maka kami sami'na wa atha'na, kita tindak lanjuti bersama-sama," katanya.
Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti perubahan status kepegawaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebanyak 9.687 Pegawai Telah Dikukuhkan sejak November 2025
Sebelumnya, Pemkab Bogor telah mengukuhkan sebanyak 9.687 pegawai paruh waktu pada 14 November 2025 sebagai bagian dari persiapan pengangkatan PPPK sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengukuhan tersebut disebut sebagai yang terbesar di tingkat pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan pengukuhan itu, Rudy menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memperoleh kuota awal pengangkatan sebanyak 4.500 PPPK untuk tahun 2026.
Meski kuota awal yang diberikan pemerintah pusat baru mencakup 4.500 pegawai, Pemkab Bogor menyatakan kesiapan pembiayaan apabila seluruh pegawai paruh waktu memperoleh kesempatan untuk diangkat.
Kesiapan anggaran tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Bogor untuk mendukung kebijakan perubahan status kepegawaian tanpa mengkhawatirkan kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah daerah juga memastikan akan mengikuti mekanisme dan ketentuan pengangkatan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Mulai 2027
Sementara itu, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati kebijakan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut mencakup PPPK paruh waktu dari berbagai profesi sehingga pengangkatan tidak terbatas pada kelompok pekerjaan tertentu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemkab Bogor menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu sesuai arahan pemerintah pusat.
Kesiapan fiskal daerah dan alokasi pembiayaan melalui APBD menjadi landasan Pemkab Bogor dalam mendukung perubahan status ribuan pegawai yang selama ini telah menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa
