Pantau - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pemulihan pascabencana di Sumatera sekaligus memerintahkan peningkatan kesiapsiagaan setelah tercatat 41 kejadian bencana susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
Laporan tersebut disampaikan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan bencana susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak, terutama berupa banjir dan tanah longsor.
"Mulai dari April sampai Oktober itu saya catat ada 41 banjir susulan," kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Berdasarkan laporan Satgas PRR, Aceh mencatat jumlah bencana susulan terbanyak dengan 18 kejadian, disusul Sumatera Barat sebanyak 15 kejadian dan Sumatera Utara sedikitnya delapan kejadian.
Tito menjelaskan bahwa kondisi cuaca di Pulau Sumatera menunjukkan perbedaan, dengan wilayah timur mengalami kekeringan, sementara wilayah barat, khususnya bagian utara, masih terus diguyur hujan.
Presiden Prabowo meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi karena tingginya curah hujan masih berpotensi memicu banjir dan tanah longsor di wilayah yang sedang menjalani proses pemulihan.
Prabowo Evaluasi Pemulihan Bencana Sumatera Setelah Hampir Satu Tahun
Presiden Prabowo meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan bencana besar yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah membagi penanganan pascabencana menjadi tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, masa transisi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tahap tanggap darurat berlangsung sejak November 2025 hingga akhir Januari 2026 dengan prioritas utama menyelamatkan masyarakat yang terdampak bencana.
Selanjutnya, masa transisi dilaksanakan pada Januari hingga April 2026 dengan fokus memulihkan fungsi dasar masyarakat serta infrastruktur penting, termasuk akses jalan.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kemudian dilaksanakan mulai April 2026 hingga Desember 2028 dengan target percepatan pemulihan selama tiga tahun.
Pemerintah menetapkan jangka waktu tersebut dengan mempertimbangkan luasnya kerusakan dan besarnya dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi Sumatera.
Bencana pada November 2025 tercatat berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa serta menyebabkan lebih dari 2,1 juta penduduk harus mengungsi dari tempat tinggal mereka.
"Bagi saya pribadi jujur, yang pernah saya alami, ini adalah salah satu dampak yang terluas," ujar Tito Karnavian menggambarkan besarnya dampak bencana tersebut.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp100,67 Triliun untuk Pemulihan Sumatera
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera mengacu pada Rencana Induk 2026–2028 yang telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana induk tersebut mencakup 11.520 kegiatan pemulihan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,67 triliun.
Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp100,1 triliun dialokasikan kepada 23 kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pelaksana utama program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, sebesar Rp575 miliar dialokasikan kepada 10 kementerian dan lembaga pendukung yang turut terlibat dalam pelaksanaan program pemulihan.
Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode 2026 hingga 2028 sesuai kebutuhan wilayah terdampak.
Pemerintahan dan Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih
Tito Karnavian melaporkan bahwa seluruh pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat kini telah kembali berfungsi 100 persen.
Salah satu wilayah yang sebelumnya mengalami dampak paling berat adalah Kabupaten Aceh Tamiang, tempat aktivitas pemerintahan kabupaten sempat terhenti sepenuhnya akibat bencana.
Meski pemerintahan tingkat kecamatan ke atas telah kembali beroperasi, sebagian kantor pemerintahan desa dan kelurahan masih menjalani proses perbaikan serta pemulihan.
Di sektor kesehatan, sebanyak 87 rumah sakit dan 867 puskesmas yang terdampak bencana dilaporkan telah kembali beroperasi seluruhnya.
Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih belum dapat memberikan pelayanan karena akses jalan menuju fasilitas tersebut tertutup material tanah longsor.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan yang masih harus diselesaikan pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Prabowo Perintahkan BNPB, TNI, dan Polri Siaga Hadapi Bencana Susulan
Menanggapi laporan perkembangan pemulihan dan ancaman bencana susulan, Presiden Prabowo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyiapkan berbagai peralatan yang diperlukan dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.
Presiden juga meminta Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri meningkatkan kesiapsiagaan guna mempercepat respons apabila kembali terjadi bencana di wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah diminta terus memantau perkembangan prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah turut merencanakan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat tingginya intensitas hujan.
Rapat terbatas tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono selaku Ketua Tim Pengarah Satgas, Menteri Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, serta Kepala BNPB.
Pemerintah menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap menjadi prioritas, bersamaan dengan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana susulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seluruh program pemulihan tersebut ditargetkan berjalan berdasarkan Rencana Induk 2026–2028 yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Leon Weldrick
