Pantau - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebut langkah tersebut segera memasuki tahap lanjutan atau coming soon setelah melalui pertimbangan konstitusional.
Khozin menilai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran menjadi ujian penting bagi Indonesia sebagai negara hukum, terutama dalam memastikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.
"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Khozin, penggunaan HMP dinilai sebagai salah satu opsi yang ideal berdasarkan kondisi konstitusional saat ini.
Ia menegaskan bahwa pertimbangan penggunaan instrumen tersebut bukan berarti PKB mengubah arah politiknya, melainkan berupaya menentukan mekanisme konstitusional yang paling tepat.
PKB Nilai Hak Menyatakan Pendapat Tak Harus Didahului Hak Angket
Khozin menjelaskan bahwa DPR memiliki sejumlah instrumen konstitusional untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurutnya, Hak Angket digunakan untuk mendalami kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen DPR dalam menyatakan pendapat terhadap persoalan konstitusional.
"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.
Ia merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum yang memungkinkan pengajuan HMP.
Ketentuan tersebut, menurut Khozin, mengatur bahwa materi dan bukti sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden dapat menjadi dasar pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.
Dengan landasan tersebut, PKB mempertimbangkan penggunaan HMP sebagai jalur untuk membawa persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran ke dalam mekanisme konstitusional DPR.
Polemik Ijazah Gibran Dinilai Berpotensi Memunculkan Perdebatan Konstitusional
Khozin mengakui bahwa persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran memiliki dimensi hukum yang kompleks karena berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, kondisi tersebut secara normatif dapat memunculkan perdebatan mengenai ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai presiden atau wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.
Khozin menilai persoalan tersebut perlu dikaji melalui argumentasi konstitusional yang kuat apabila DPR memutuskan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Argumentasi tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pengujian di Mahkamah Konstitusi apabila DPR mengajukan usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
PKB Sebut Mahkamah Konstitusi Bisa Berikan Kepastian Hukum
Khozin menegaskan bahwa penggunaan HMP bukan semata-mata persoalan politik, melainkan juga berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional.
Menurutnya, DPR memiliki peran untuk menyampaikan pendapat secara konstitusional, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus pendapat tersebut sesuai ketentuan UUD 1945.
"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," katanya.
Ia memandang mekanisme tersebut dapat menjadi jalur untuk memperoleh kejelasan hukum sekaligus merespons polemik yang berkembang terkait ijazah Wakil Presiden Gibran.
Meski demikian, pernyataan Khozin menunjukkan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih berada dalam tahap pertimbangan dan finalisasi di internal PKB.
Belum ada kepastian mengenai waktu pengajuan HMP maupun keputusan resmi DPR untuk menggunakan hak konstitusional tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
