Pantau - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Istana Kepresidenan menghormati proses politik di DPR RI terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Prasetyo menyatakan bahwa proses yang berlangsung di parlemen merupakan bagian dari mekanisme politik yang harus dihormati seluruh pihak, termasuk pemerintah.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Menurut Prasetyo, DPR RI sebagai lembaga legislatif maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
"Kami tentu saja menghormati," imbuhnya, menegaskan sikap pemerintah terhadap proses politik yang berlangsung di parlemen.
Puan Maharani Sebut DPR Akan Proses Masukan Fraksi
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Puan memastikan bahwa seluruh masukan yang telah diterima akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Setelah masa sidang DPR RI kembali dibuka, Puan menyatakan bahwa pimpinan DPR akan terus mendengarkan berbagai pandangan dan masukan mengenai persoalan tersebut.
Pimpinan DPR juga akan mempertimbangkan opsi mekanisme serta tata cara yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski demikian, proses tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan pertimbangan berdasarkan masukan yang diterima pimpinan parlemen.
PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, sebelumnya mengungkapkan bahwa penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah dipertimbangkan dan memasuki tahap finalisasi.
Khozin menilai bahwa persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran menjadi ujian sejarah bagi Indonesia dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu mempertimbangkan realitas konstitusional serta mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Khozin berpandangan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR merupakan salah satu opsi yang dinilai ideal untuk menyikapi persoalan tersebut.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu jalur politik yang dipertimbangkan untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran melalui kewenangan lembaga legislatif.
PDI Perjuangan Nilai HMP Jadi Langkah Rasional
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, turut menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR.
Andreas menilai bahwa HMP merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien yang dapat ditempuh anggota DPR untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pandangan dari unsur PKB dan PDI Perjuangan tersebut menambah sejumlah masukan politik yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kemungkinan penggunaan HMP di DPR.
Meski telah muncul berbagai pandangan mengenai mekanisme tersebut, keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh masih bergantung pada proses politik dan ketentuan yang berlaku di parlemen.
Sementara itu, Istana Kepresidenan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi tetap menegaskan sikap menghormati hak dan kewenangan DPR RI dalam menjalankan mekanisme politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pimpinan DPR selanjutnya akan memproses berbagai masukan fraksi serta mempertimbangkan mekanisme yang dapat ditempuh dalam menindaklanjuti persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Penulis :
- Leon Weldrick
