Pantau - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, memastikan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, berjalan sangat baik dan optimal dengan jumlah peserta didik saat ini mencapai lebih dari 300 siswa dari keluarga prasejahtera dan kelompok rentan.
Pemerintah juga menargetkan pengembangan Sekolah Rakyat di Nagan Raya agar mampu menampung lebih dari 2.000 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Kami memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, atas sambutan dan dukungan baik dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan di luar Pulau Jawa," kata Saifullah Yusuf kepada wartawan di Nagan Raya, Selasa (10/11/2026) malam.
Pemerintah Pusat dan Daerah Berkolaborasi Bangun Sekolah Rakyat
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyediakan lahan, sedangkan pembangunan gedung sekolah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia.
Menurut Mensos, mekanisme penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat juga disesuaikan dengan pihak yang menyediakan lahan pembangunan.
Apabila lahan disediakan oleh pemerintah kabupaten, peserta didik yang diterima diprioritaskan berasal dari wilayah kabupaten bersangkutan.
Sementara itu, apabila lahan disediakan oleh pemerintah provinsi, peserta didik dapat berasal dari seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi tersebut.
"Contohnya Sekolah Rakyat di Nagan Raya yang lahan nya disediakan oleh pihak kabupaten. Jika lahan disediakan oleh provinsi, maka siswa yang dapat bersekolah berasal dari kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh," katanya.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk memastikan pemanfaatan fasilitas pendidikan sesuai dengan wilayah pelayanan yang telah ditetapkan.
Lebih dari 300 Siswa Berasal dari Keluarga Prasejahtera
Menteri Sosial mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya saat ini telah menampung lebih dari 300 peserta didik yang berasal dari wilayah setempat.
Selain siswa asal Nagan Raya, sekolah tersebut juga menerima sejumlah siswa titipan dari Kabupaten Aceh Selatan karena pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di wilayah tersebut belum selesai.
Para peserta didik berasal dari keluarga prasejahtera dengan rata-rata penghasilan orang tua di bawah Rp1 juta.
Sekolah Rakyat juga memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yatim piatu serta anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah selama dua hingga tiga tahun.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Presiden Targetkan Setiap Kabupaten dan Kota Miliki Sekolah Rakyat Permanen
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Saat ini, Provinsi Aceh telah memiliki lima gedung permanen Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari pelaksanaan program pendidikan tersebut.
Jumlah gedung permanen di Aceh direncanakan terus bertambah pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kesiapan lahan yang disediakan pemerintah daerah.
"Target dari Presiden RI adalah agar setiap kabupaten/kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat," katanya.
Khusus di Kabupaten Nagan Raya, Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas awal lebih dari 1.000 peserta didik.
Dalam tahap pengembangan berikutnya, kapasitas sekolah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 2.000 siswa yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Pengembangan fasilitas tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat Gunakan Sistem Penjaringan
Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum seperti sekolah pada umumnya.
Pemerintah menerapkan sistem penjaringan untuk menentukan calon siswa yang memenuhi kriteria penerima manfaat program.
Melalui mekanisme tersebut, calon peserta didik terlebih dahulu dijangkau dan menjalani proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan.
Setelah proses verifikasi selesai, calon siswa harus mendapatkan persetujuan langsung dari bupati sebelum resmi diterima sebagai peserta didik Sekolah Rakyat.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa mekanisme tersebut menjadi bagian dari proses penentuan penerima manfaat agar program pendidikan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
