HOME  ⁄  Nasional

Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Prabowo Tolak Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Mensesneg Prasetyo Hadi Bantah Prabowo Tolak Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden
Foto: (Sumber :Wapres Gibran ajukan niatan untuk mundur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom..)

Pantau - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pembicaraan yang berlangsung selama sekitar dua setengah jam.

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi mengenai hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran yang membahas dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.

Prabowo Berikan Saran, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen Pendidikan

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tidak hanya membahas niat pengunduran diri, tetapi juga langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan hukum yang sedang berkembang.

Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran mengenai situasi yang dihadapinya.

Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Menurut Prasetyo, permintaan tersebut menjadi salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan kedua pemimpin negara itu.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pernyataan penolakan dari Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

Gibran Sampaikan Niat Mundur dalam Pertemuan Selama 2,5 Jam

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua setengah jam di tengah perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo mengatakan niat pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari pembicaraan mengenai situasi yang sedang dihadapinya.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," katanya.

Meski demikian, keterangan Prasetyo mengenai penyampaian niat tersebut belum menyebutkan adanya keputusan resmi pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Pernyataan Mensesneg juga belum menjelaskan adanya tindak lanjut formal atas niat pengunduran diri yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Persoalan Dokumen Pendidikan Gibran Bergulir di MK dan MA

Niat pengunduran diri Gibran disampaikan ketika persoalan dokumen pendidikannya menjadi bagian dari dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden meskipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.

Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi yang berkaitan dengan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) Gibran.

Perkembangan hukum tersebut menjadi latar belakang pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan itu, Gibran meminta kesempatan untuk menempuh proses hukum melalui PTUN guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Hingga keterangan Prasetyo disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026