Pantau - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin berjanji menindaklanjuti pembangunan turap Kali Sentiong yang terhenti selama beberapa tahun setelah menerima aspirasi warga Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.
Persoalan tersebut akan dibawa ke rapat terbatas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mencari penyelesaian atas pembangunan yang belum berlanjut.
Selain pembangunan turap, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengaturan lalu lintas Jalan Salemba Tengah, mekanisme pengajuan pembangunan, akses pendidikan, dan penggalangan dana Palang Merah Indonesia (PMI).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Malam Hari (SMH) bersama tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Paseban.
Pembangunan Turap Kali Sentiong Terhenti Bertahun-tahun
Arifin mengakui pembangunan turap Kali Sentiong menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Menurutnya, pekerjaan tersebut telah terhenti selama beberapa tahun dan belum kembali dilanjutkan.
"Memang sudah sekian tahun tidak berlanjut. Oleh karena itu, permasalahan ini segera akan diselesaikan," kata Arifin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Arifin menjelaskan bahwa persoalan pembangunan turap akan disampaikan dalam rapat terbatas bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pihak kecamatan juga akan dilibatkan untuk memaparkan berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
Langkah tersebut dilakukan agar permasalahan yang disampaikan warga dapat dibahas bersama pemerintah provinsi.
Warga Usulkan Jalan Salemba Tengah Diberlakukan Satu Arah
Selain pembangunan turap, warga Paseban mengusulkan penerapan sistem lalu lintas satu arah atau one way di Jalan Salemba Tengah.
Arifin menjelaskan bahwa keputusan mengenai perubahan pengaturan lalu lintas merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.
Menurutnya, penerapan sistem satu arah harus mempertimbangkan dampak terhadap keseluruhan jaringan jalan di kawasan tersebut.
"Untuk jalur one way, ibaratnya dari hulu ke hilirnya harus bisa diselesaikan. Kata kuncinya, kebijakannya ada pada Dinas Perhubungan dan apa pun yang ditetapkan pasti ada plus minusnya," ujarnya.
Karena itu, usulan warga memerlukan pertimbangan dari instansi yang berwenang sebelum dapat diterapkan.
Pemkot Jakpus Tampung Keluhan Format Usulan Musrenbang
Dalam pertemuan tersebut, warga RW 03 Paseban juga menyampaikan masukan mengenai format pengajuan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Warga menyoroti keterbatasan format yang digunakan untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.
Arifin mengatakan masukan tersebut akan dipertimbangkan kembali dan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu karena pedoman penyusunan usulan Musrenbang merupakan kebijakan di tingkat provinsi.
Menurutnya, keterbatasan format pengajuan berpotensi menyulitkan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan secara lengkap.
Arifin Tegaskan Sumbangan Bulan Dana PMI Tidak Boleh Dipaksakan
Persoalan lain yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.
Arifin menegaskan bahwa penggalangan sumbangan harus dilakukan berdasarkan kesukarelaan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disertai paksaan maupun tekanan kepada warga.
"Bagaimana pelaksanaannya Bulan Dana PMI harus tetap jalan dengan mengajak masyarakat yang punya kerelaan untuk mendonasikan sebagian keuangannya kepada PMI, tetapi pelaksanaannya tidak boleh memaksa," katanya.
Arifin meminta pelaksanaan penggalangan dana tetap memperhatikan prinsip sukarela dalam menghimpun dukungan masyarakat.
Pemprov DKI Siapkan Penambahan Sekolah Swasta Gratis pada 2027
Dalam bidang pendidikan, Arifin turut menanggapi persoalan akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia meminta warga memeriksa dan memvalidasi kembali data penerima bantuan pendidikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Langkah tersebut terutama diperlukan bagi keluarga yang tidak lagi menerima bantuan akibat persoalan pendataan berdasarkan desil kesejahteraan.
Arifin juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan program sekolah swasta gratis di 103 sekolah.
Jumlah sekolah yang mengikuti program tersebut direncanakan bertambah pada 2027.
"Dulu hanya ada sekolah negeri gratis, sekarang ada namanya sekolah swasta gratis sebanyak 103 sekolah dan 2027 akan bertambah. Ini bentuk kepedulian Pemerintah DKI Jakarta kepada anak-anak," ujar Arifin.
Program tersebut menjadi salah satu layanan pendidikan yang disampaikan pemerintah kepada warga dalam kegiatan Silaturahmi Malam Hari di Kelurahan Paseban.
- Penulis :
- Aditya Yohan
