Pantau - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej mengingatkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang pada dasarnya bersifat perdata dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila terdapat unsur tindak pidana, termasuk penipuan.
Menurut Edward, penipuan memiliki dimensi hukum perdata dan pidana karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pernyataan tersebut disampaikan Edward dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap kedua perspektif hukum tersebut agar debitur maupun kreditur dapat mengantisipasi potensi sengketa sejak awal.
Wamenkum Jelaskan Hubungan Perdata Bisa Berkembang Menjadi Perkara Pidana
Edward menjelaskan bahwa hubungan antara debitur dan kreditur pada prinsipnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang timbul dari suatu perjanjian.
Namun, hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi perkara pidana apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
"Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut.
Ia menerangkan bahwa penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 492 KUHP baru.
Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai penipuan tercantum pada Bab XXVII tentang Perbuatan Curang.
Menurut Eddy, keberadaan kedua aturan tersebut menunjukkan bahwa penipuan dapat memiliki konsekuensi hukum berbeda, bergantung pada karakteristik peristiwa yang terjadi.
Dengan demikian, tidak setiap sengketa utang piutang secara otomatis menjadi perkara pidana.
Penipuan dalam Hukum Perdata Berkaitan dengan Tahap Pra-Kontrak
Eddy menjelaskan bahwa penipuan dalam perspektif hukum perdata berkaitan dengan kondisi sebelum perjanjian terbentuk atau pada tahap pra-kontrak.
Ia menilai perusahaan pembiayaan dan kreditur perlu melakukan pemeriksaan secara cermat sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon debitur.
Pemeriksaan tersebut mencakup kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
"Penipuan dalam konteks perdata terjadi (pada tahap) pra-kontrak. Bahwa para kreditur atau perusahaan pembiayaan itu harus betul-betul mengecek debitur itu mampu bayar atau tidak," tuturnya.
Menurut Eddy, langkah pemeriksaan sejak awal dapat membantu mencegah persoalan hukum yang berpotensi muncul setelah perjanjian disepakati.
Pasal 1328 KUHPerdata Mengatur Pembatalan Perjanjian Akibat Penipuan
Wamenkum menjelaskan bahwa Pasal 1328 KUHPerdata mengatur penipuan sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Eddy menyebut kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.
Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga menjelaskan tiga kondisi yang dapat menjadi dasar permintaan pembatalan perjanjian.
"Pertanyaan lebih lanjut, apa kondisi (yang) dapat dimintakan pembatalan? Satu apabila terjadi ‘dwang’, dwang itu paksaan; dua apabila terjadi ‘dwaling’, kesesatan; atau yang ketiga, ‘bedrog’, penipuan," ungkap Eddy.
Ketiga istilah tersebut merujuk pada paksaan, kekhilafan atau kesesatan, serta penipuan yang dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan para pihak.
Kreditur Diminta Memeriksa Kemampuan Calon Debitur
Eddy menegaskan bahwa pemahaman mengenai penipuan dalam hukum perdata diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan sebelum perjanjian pembiayaan dibuat.
Perusahaan pembiayaan dan kreditur diharapkan tidak hanya berfokus pada penandatanganan perjanjian, tetapi juga memastikan kelayakan calon debitur.
Pemeriksaan terhadap kemampuan pembayaran dinilai penting untuk mengurangi potensi persoalan hukum dalam hubungan pembiayaan.
Melalui langkah tersebut, kreditur diharapkan dapat mengidentifikasi risiko sejak tahap awal sekaligus memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
