Pantau - Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur batas kewenangan negara secara jelas sehingga terbuktinya satu tindak pidana tidak otomatis menjadi dasar untuk merampas seluruh kekayaan seseorang.
Perwakilan DPP ARUN, Saaqib Faiz Baarrffan, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saaqib, aturan perampasan aset harus memastikan bahwa harta yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kekayaan yang diperoleh secara sah.
"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," kata Saaqib.
ARUN Minta Perampasan Aset Memiliki Batas Hukum yang Jelas
Saaqib menilai RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara terperinci jenis dan kriteria aset yang dapat dikenakan tindakan perampasan.
Ketentuan tersebut diperlukan agar negara tidak merampas kekayaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Menurutnya, kepastian hukum juga penting untuk melindungi kepentingan keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang mungkin memiliki hak atas suatu aset.
Ia menegaskan bahwa tujuan perampasan aset seharusnya tidak hanya memulihkan kerugian negara dan masyarakat, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah.
Karena itu, ARUN meminta agar kewenangan perampasan aset disertai batasan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.
ARUN Usulkan Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pidana
Saaqib mendorong agar RUU Perampasan Aset lebih mengutamakan pendekatan conviction-based, yakni perampasan aset yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Menurutnya, apabila seseorang masih dapat menjalani proses hukum dan dimintai pertanggungjawaban pidana, mekanisme tersebut sebaiknya menjadi jalur utama.
Melalui pendekatan itu, kesalahan seseorang harus terlebih dahulu dibuktikan sebelum hak kepemilikannya atas aset diakhiri secara permanen.
"Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," ujar Saaqib.
Ia menilai pembuktian tindak pidana dan kejelasan dasar hukum perampasan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pemblokiran Aset Sementara Tetap Bisa Dilakukan
Meski mengutamakan perampasan berdasarkan putusan pidana, Saaqib menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak berarti negara harus membiarkan aset dipindahkan selama proses hukum berlangsung.
Menurutnya, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan pemblokiran atau penyitaan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dapat digunakan untuk menjaga keberadaan aset selama proses hukum berjalan.
Namun, ia mengingatkan bahwa tindakan pengamanan sementara harus dibedakan dari perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan seseorang.
"Yang perlu dibedakan adalah tindakan mengamankan aset sementara dengan perampasan yang mengakhiri hak kepemilikan. Perbedaan ini harus dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah pengertian," katanya.
ARUN berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan aturan yang memungkinkan pemulihan kerugian akibat tindak pidana sekaligus menjamin perlindungan terhadap harta yang diperoleh secara sah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
