Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan memprioritaskan pengawasan terhadap 12 isu strategis pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, termasuk kasus penyadapan Presiden RI, perlindungan anak, bantuan sosial, pasar modal, dan ketahanan energi nasional.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ujar Puan dalam pidatonya.
Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah mengambil langkah penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
DPR Prioritaskan Kasus Penyadapan Presiden dan Perlindungan Anak
Puan menjelaskan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian DPR adalah penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, DPR akan mengawasi penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan dan penanganan kasus perundungan anak.
Persoalan kelangkaan serta kenaikan harga pakan ternak juga masuk dalam agenda pengawasan parlemen.
DPR turut memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak bencana.
Pengawasan lainnya mencakup penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.
Bantuan Sosial, Karhutla, dan JKN Masuk Agenda Pengawasan
Pada sektor perlindungan sosial, DPR akan mengawasi perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola penyaluran bantuan sosial.
Pengawasan tersebut diarahkan agar pelaksanaan program bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
DPR juga akan mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, DPR menyoroti kesiapan dan akurasi data dalam pelaksanaan reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Puan menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari isu strategis yang memerlukan tindak lanjut pemerintah.
DPR Soroti Revitalisasi Sekolah dan Tata Kelola Pasar Modal
Pada sektor pendidikan, DPR akan mengawasi pemerataan pelaksanaan program revitalisasi sekolah di berbagai daerah.
Pengawasan juga diarahkan pada perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
Di bidang energi, DPR memprioritaskan penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Puan menegaskan bahwa pengawasan terhadap berbagai sektor tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPR dalam memastikan kebijakan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Puan Laporkan Diplomasi Parlemen di Forum Internasional
Selain memaparkan agenda pengawasan, Puan menyampaikan perkembangan diplomasi parlemen yang dilaksanakan DPR pada akhir masa persidangan sebelumnya.
Ia mengatakan DPR RI telah menghadiri Sidang Umum ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania.
“Melalui peran diplomasi parlemen, Delegasi DPR RI turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional,” ungkap Puan.
Menurutnya, keikutsertaan DPR dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi parlemen Indonesia pada tingkat internasional.
Partisipasi itu juga ditujukan untuk mendorong kerja sama antarparlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Melalui fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen, DPR menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan nasional serta mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
