Pantau - Seluruh fraksi partai politik di DPR RI diklaim telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait persoalan ijazah, tetapi informasi mengenai pengajuan tersebut belum terverifikasi secara independen.
Berdasarkan naskah yang beredar, pengajuan HMP disebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu.
Rapat tersebut diklaim dihadiri perwakilan seluruh fraksi partai politik yang menyerahkan dokumen usulan HMP kepada pimpinan DPR RI.
"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan Mustopa sebagaimana dikutip dalam naskah tersebut.
Namun, belum terdapat konfirmasi independen mengenai pelaksanaan rapat, penyerahan dokumen HMP, maupun keterlibatan seluruh fraksi DPR RI sebagaimana disebutkan dalam naskah sumber.
Delapan Fraksi DPR Diklaim Serahkan Usulan HMP Terkait Gibran
Dalam naskah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan disebut menjadi pihak pertama yang menyampaikan usulan HMP melalui Dolfie OFP dengan dukungan 14 anggota fraksi.
Fraksi Partai Golkar diklaim menyusul melalui Ahmad Doli Kurnia dengan 13 anggota fraksi yang disebut mendukung pengajuan HMP.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem disebut mengajukan usulan melalui Sugeng Suparwoto yang diklaim menyampaikan bahwa seluruh anggota fraksinya sepakat menggunakan hak konstitusional tersebut.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga disebut menyerahkan usulan melalui Muhammad Khozin dengan dukungan 14 anggota fraksi.
Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diklaim mengajukan HMP melalui Mardani Ali Sera dengan dukungan 28 anggota fraksi.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disebut turut menyampaikan usulan melalui Sarifudin Sudding dengan mengaitkan persoalan ijazah Gibran dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam naskah tersebut, Sarifudin Sudding diklaim menyatakan bahwa surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum berdasarkan putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
Namun, naskah sumber tidak menyertakan nomor perkara, salinan putusan, maupun dasar hukum terperinci yang dapat digunakan untuk memastikan kebenaran klaim tersebut.
Fraksi Partai Demokrat juga diklaim mengajukan HMP melalui Benny K. Harman dan Hinca Panjaitan dengan dukungan 18 anggota fraksi.
Usulan yang dikaitkan dengan Fraksi Demokrat tersebut disebut didasarkan pada anggapan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra diklaim menjadi fraksi terakhir yang menyampaikan usulan melalui Azis Subekti dengan dukungan 11 anggota fraksi.
Berdasarkan angka dalam naskah sumber, sedikitnya 98 anggota DPR dari tujuh fraksi disebut mendukung pengajuan HMP, sedangkan jumlah pengusul dari Fraksi NasDem dan PAN tidak dijelaskan secara terperinci.
Seluruh nama, jumlah dukungan, dan pernyataan yang dikaitkan dengan delapan fraksi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.
Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Harus Melalui MK dan MPR
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR RI yang diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam konteks pemberhentian presiden atau wakil presiden, penggunaan hak tersebut berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pengajuan HMP tidak secara otomatis mengakibatkan seorang wakil presiden diberhentikan dari jabatannya.
DPR terlebih dahulu harus mengikuti prosedur konstitusional, termasuk memperoleh dukungan yang dipersyaratkan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, permintaan DPR kepada MK harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Mahkamah Konstitusi kemudian bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan oleh presiden maupun wakil presiden.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya harus melalui sidang paripurna DPR sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
Keputusan pemberhentian berada di tangan MPR dengan ketentuan kehadiran dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Klaim Putusan Pengadilan dan Pengajuan HMP Belum Terverifikasi
Informasi mengenai pengajuan HMP oleh seluruh fraksi DPR RI untuk memproses pemakzulan Gibran masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen resmi dan keterangan lembaga terkait.
Klaim mengenai putusan MK dan MA yang disebut membatalkan surat keterangan ijazah Gibran juga belum dapat dipastikan karena tidak disertai identitas putusan yang dapat diperiksa.
Tanpa dokumen resmi maupun konfirmasi dari DPR RI, MK, dan MA, informasi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai peristiwa yang benar-benar telah terjadi.
Karena itu, klaim bahwa seluruh fraksi DPR RI telah resmi mengajukan HMP untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
