Pantau - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen yang diperiksa di ritel modern tidak sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal, sekaligus menegaskan bahwa kepastian kehalalan produk merupakan hak masyarakat yang wajib dilindungi negara.
Temuan tersebut diperoleh melalui pemantauan kepatuhan pelaku usaha dan kesiapan tata kelola jaminan produk halal di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang pada 14–16 Oktober 2026.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menyatakan bahwa jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sertifikat atau pencantuman logo pada kemasan, tetapi juga menyangkut rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi.
"Di samping pencantuman logo dan seterusnya, termasuk juga kemasan, bagi masyarakat, kepastian kehalalan produk itu berkaitan dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk yang dikonsumsi," kata Maneger.
Pernyataan tersebut disampaikan Maneger dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Rabu.
Ombudsman menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan penyelenggaraan jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh perlindungan serta kepastian terhadap produk yang beredar.
Ombudsman Temukan Hampir Separuh Sampel Produk Tidak Sesuai Ketentuan
Berdasarkan hasil pemantauan terhadap 159 sampel produk yang dijual di ritel modern, Ombudsman RI menemukan sebanyak 78 produk atau 49,1 persen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sebanyak 81 produk atau 50,9 persen dari keseluruhan sampel dinyatakan telah memenuhi ketentuan.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh produk yang menjadi sampel pengawasan Ombudsman masih memiliki persoalan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal.
Meski demikian, laporan pengawasan tersebut tidak merinci bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan pada 78 produk sehingga temuan itu tidak dapat langsung diartikan bahwa seluruh produk tersebut mengandung bahan tidak halal.
Persentase ketidaksesuaian sebesar 49,1 persen juga hanya menggambarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel yang dipantau Ombudsman, bukan tingkat ketidakpatuhan seluruh produk yang beredar secara nasional.
Pemantauan yang berlangsung selama tiga hari tersebut difokuskan pada dua aspek utama, yakni tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan jaminan produk halal dan kesiapan tata kelola dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.
Ombudsman menilai hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian penting dalam memastikan kewajiban sertifikasi halal benar-benar diterapkan oleh pelaku usaha di lapangan.
Hasil pengawasan itu kemudian disampaikan secara resmi kepada Kepala BPJPH sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan jaminan produk halal.
Jaminan Produk Halal Merupakan Hak Masyarakat
Maneger menegaskan bahwa jaminan produk halal harus dipandang sebagai bagian dari hak publik yang menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.
Menurutnya, kepastian kehalalan produk memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pemenuhan kewajiban administratif berupa penerbitan sertifikat halal.
Pencantuman logo halal dan informasi pada kemasan memang menjadi bagian dari sistem jaminan produk halal, tetapi perlindungan konsumen juga harus mencakup kepastian mengenai produk yang dikonsumsi.
Ombudsman memandang bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan bagian dari pelayanan publik yang membutuhkan pengawasan secara berkelanjutan.
Efektivitas sistem diperlukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan kehalalan yang berlaku.
Sementara itu, transparansi dalam proses sertifikasi dan pengawasan menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.
Aspek akuntabilitas juga diperlukan agar setiap pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Dengan demikian, penyelenggaraan jaminan produk halal tidak cukup hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen, tetapi juga harus memberikan perlindungan nyata kepada konsumen.
Ombudsman Sudah Lakukan Kajian Sistemik Sejak 2024
Maneger menjelaskan bahwa kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan jaminan produk halal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Melalui ketentuan tersebut, Ombudsman memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi.
Kewenangan itu menjadi dasar bagi Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.
Pengawasan terhadap sistem jaminan produk halal bukan merupakan kegiatan baru karena Ombudsman sebelumnya telah melakukan kajian mengenai penyelenggaraan layanan tersebut.
Pada 2024, Ombudsman RI menyelesaikan kajian sistemik yang membahas tata kelola pelayanan sistem jaminan produk halal.
Kajian tersebut menghasilkan sejumlah saran perbaikan yang disampaikan kepada BPJPH dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Saran perbaikan itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas pelayanan, serta pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal.
Ombudsman menyampaikan apresiasi karena sebagian besar saran perbaikan yang diberikan melalui kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
"Tentu kami mengapresiasi sebagian besar saran yang kami berikan telah ditindaklanjuti dengan baik," ujar Maneger.
Meski sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, Ombudsman menilai perkembangan dan dinamika di lapangan masih membutuhkan pengawasan lanjutan.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk menguji sejauh mana kebijakan kewajiban sertifikasi halal benar-benar dijalankan secara sungguh-sungguh oleh seluruh pihak terkait.
Ombudsman Dorong Pengawasan Sertifikasi Halal Lebih Ketat
Ombudsman menilai pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal perlu dipastikan tidak hanya berjalan pada tingkat kebijakan dan administrasi, tetapi juga diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha.
Temuan ketidaksesuaian pada 78 sampel produk menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan jaminan produk halal di lapangan.
Pengawasan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan tata kelola mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
Selain kepatuhan pelaku usaha, Ombudsman menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal.
Pemerintah diharapkan mampu memastikan bahwa proses sertifikasi, pencantuman informasi halal, dan pengawasan produk berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan dalam memilih serta mengonsumsi produk yang beredar di pasaran.
Ombudsman juga menegaskan bahwa kehadiran negara dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tidak boleh berhenti pada penerbitan sertifikat atau pencantuman logo pada kemasan.
Jaminan produk halal harus memberikan rasa aman, keyakinan, dan kepercayaan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pengawasan Ombudsman RI tersebut menjadi dasar penting untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola jaminan produk halal sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
- Penulis :
- Shila Glorya
