Pantau - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia membenarkan laporan penangkapan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS oleh otoritas Ukraina setelah yang bersangkutan diduga bergabung dengan militer Rusia untuk terlibat dalam perang melawan Ukraina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev telah menerima informasi mengenai penangkapan WNI tersebut.
"KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina," kata Yvonne Mewengkang di Jakarta, Rabu.
Menindaklanjuti laporan tersebut, KBRI di Kiev telah meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran kepada AS untuk memastikan kondisi dan situasi yang dihadapinya.
Permintaan akses tersebut juga dilakukan agar perwakilan Indonesia dapat mendalami informasi mengenai identitas, keberadaan, serta kronologi keterlibatan WNI tersebut dalam konflik Rusia-Ukraina.
Yvonne menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan keterlibatan WNI dalam militer asing, khususnya di wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata.
"Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku," tambah Yvonne.
WNI Asal Blitar Diduga Terjebak Kontrak Pekerjaan Konstruksi di Rusia
Sebelumnya, informasi mengenai penangkapan AS diungkapkan oleh layanan bantuan milik dinas intelijen Ukraina bernama Hochu zhit atau "Saya mau hidup".
Layanan tersebut melaporkan bahwa seorang WNI yang diduga bergabung dengan militer Rusia telah diamankan oleh otoritas Ukraina di wilayah Zaporizhzhia.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Ukraina, AS merupakan pria berusia 49 tahun yang berasal dari Blitar, Jawa Timur.
AS dilaporkan tiba di Moskow, Rusia, pada 22 Juli 2026, sebelum menandatangani kontrak pekerjaan yang disebut berkaitan dengan kegiatan konstruksi.
Kontrak tersebut awalnya disebut sebagai kontrak untuk "proyek konstruksi", tetapi menurut laporan pihak Ukraina, AS justru diterjunkan ke garis depan pertempuran.
Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan yang ditawarkan dengan kegiatan yang kemudian harus dijalani AS di wilayah konflik.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri RI masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut mengenai kronologi perekrutan serta keterlibatan AS dalam militer Rusia.
Sempat Berusaha Melarikan Diri Sebelum Ditangkap Tentara Ukraina
Menurut laporan layanan Hochu zhit, AS sempat berusaha melarikan diri setelah tiba di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.
Namun, upaya tersebut dilaporkan tidak berhasil sehingga AS masih berada di kawasan konflik bersenjata.
Dalam perkembangan berikutnya, satuan militer tempat AS berada dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone.
Setelah serangan tersebut, AS disebut berkeliaran selama beberapa hari di wilayah konflik sebelum akhirnya diamankan oleh pihak Ukraina.
Laporan tersebut menjadi bagian dari informasi yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia melalui jalur diplomatik dan kekonsuleran.
Hingga keterangan Kemlu disampaikan, kronologi keterlibatan AS dalam militer Rusia maupun keadaan yang dialaminya selama berada di medan pertempuran belum seluruhnya dapat dipastikan secara independen.
Ukraina Dilaporkan Setujui Akses Kekonsuleran bagi KBRI
Layanan bantuan Hochu zhit juga menyatakan telah memfasilitasi pertemuan antara otoritas Ukraina dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Arif Basalamah.
Pertemuan tersebut dilaporkan membahas penanganan kasus AS, termasuk permintaan akses kekonsuleran dari pemerintah Indonesia.
Menurut keterangan pihak Ukraina, otoritas setempat telah menyetujui pemberian akses kekonsuleran kepada perwakilan Indonesia untuk menjangkau WNI yang diamankan.
Persetujuan tersebut diharapkan dapat membantu KBRI memperoleh informasi langsung mengenai kondisi AS sekaligus melakukan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kemlu memastikan akan terus berkoordinasi dengan otoritas Ukraina dan berbagai pihak terkait untuk mengupayakan keselamatan serta pelindungan terhadap AS.
Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa langkah pelindungan WNI akan tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di negara setempat.
Kemlu Ingatkan WNI Waspadai Tawaran Kerja di Negara Konflik
Sehubungan dengan kasus tersebut, Kementerian Luar Negeri kembali mengingatkan masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.
Kemlu menekankan pentingnya memeriksa legalitas perekrutan dan memastikan keabsahan setiap tawaran pekerjaan, terutama apabila lokasi pekerjaan berada di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata.
Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan atau imbalan dalam jumlah tidak wajar.
Selain itu, calon pekerja di luar negeri diingatkan agar tidak menandatangani kontrak maupun dokumen perjanjian sebelum memahami seluruh isi, ketentuan, dan konsekuensi hukum yang tercantum di dalamnya.
Pemeriksaan terhadap jenis pekerjaan, pihak perekrut, serta lokasi penempatan dinilai penting untuk mengurangi risiko keterlibatan dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Kasus AS menjadi salah satu perhatian pemerintah terkait dugaan tawaran pekerjaan luar negeri yang berujung pada keterlibatan WNI dalam konflik bersenjata.
Hingga kini, pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi adanya laporan penangkapan AS dan mengupayakan akses kekonsuleran, sementara informasi mengenai proses perekrutan, keterlibatan dalam militer Rusia, serta kronologi penangkapannya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
- Penulis :
- Arian Mesa
