
Pantau - Kementerian Kebudayaan menyiapkan pendanaan koproduksi film senilai Rp20 miliar untuk mendorong kolaborasi antara sineas Indonesia dan pelaku industri perfilman internasional sekaligus meningkatkan daya saing film nasional di pasar global.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan rencana pembentukan skema pendanaan tersebut dalam konferensi pers Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Selain skema pendampingan, kita juga akan membuka skema baru, yaitu co-production fund, sebesar Rp20 miliar," kata Fadli Zon.
Skema dana koproduksi atau co-production fund tersebut dirancang untuk mendukung kerja sama produksi film yang melibatkan sineas Indonesia dengan mitra dari industri perfilman berbagai negara.
Kementerian Kebudayaan merencanakan peluncuran program pendanaan baru itu pada Desember 2026 atau Januari 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional.
Dana Koproduksi Rp20 Miliar Mengadopsi Model Pendanaan Film Prancis
Fadli menjelaskan bahwa skema pendanaan koproduksi film tersebut mengadopsi model yang diterapkan oleh Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), lembaga perfilman nasional di Prancis.
Model pendanaan tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam mengembangkan mekanisme dukungan pembiayaan bagi proyek film hasil kolaborasi internasional.
Melalui skema ini, pemerintah berupaya membuka peluang lebih luas bagi sineas Indonesia untuk menjalin kemitraan produksi dengan produser dan pelaku industri perfilman dari berbagai negara.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan industri, serta memperkuat kemampuan film Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional.
Selain memperluas peluang pembiayaan, skema koproduksi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan sineas nasional dalam proyek perfilman lintas negara.
Pemerintah Dorong Film Anak hingga Sejarah Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya
Selain menyiapkan pendanaan koproduksi internasional, Kementerian Kebudayaan berupaya memperluas dukungan terhadap pengembangan film yang mengangkat kekayaan budaya dan sejarah Indonesia.
Fadli menyatakan pemerintah akan mengupayakan perluasan dukungan produksi untuk film anak-anak, cerita rakyat Nusantara, serta film kolosal yang mengangkat sejarah kerajaan di Indonesia.
Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadi contoh tema sejarah yang dinilai dapat dikembangkan menjadi karya perfilman berskala besar.
"Kami akan meyakinkan Bapak Presiden agar afirmasi ini diperluas ke tema lain, film anak-anak, cerita rakyat Nusantara, hingga film kolosal sejarah kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya," katanya.
Pengembangan film dengan tema tersebut diharapkan dapat memperluas keragaman karya perfilman nasional sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat melalui media audiovisual.
Dukungan terhadap film bertema budaya dan sejarah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemanfaatan karya perfilman sebagai sarana pengenalan warisan budaya Nusantara.
Sineas Indonesia Difasilitasi Mengikuti Festival Film Internasional
Selain menyediakan dukungan pendanaan, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pelaku industri perfilman Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai festival film internasional.
Sejumlah festival yang menjadi bagian dari fasilitasi pemerintah meliputi Festival Film Cannes di Prancis, Festival Film Berlin atau Berlinale di Jerman, Festival Film Busan di Korea Selatan, serta Festival Film Rotterdam di Belanda.
Keikutsertaan sineas Indonesia dalam berbagai festival tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses terhadap jaringan industri perfilman global.
Partisipasi dalam festival internasional juga diharapkan dapat meningkatkan eksposur karya Indonesia serta membuka peluang kerja sama dengan produser, distributor, dan pelaku industri perfilman dari berbagai negara.
Melalui kegiatan tersebut, sineas nasional memiliki kesempatan memperkenalkan karya kepada pelaku industri internasional sekaligus membangun hubungan profesional yang dapat mendukung pengembangan proyek film berikutnya.
Dana Abadi Kebudayaan Capai Rp8 Triliun, Hasil Pengelolaan hingga Rp500 Miliar per Tahun
Fadli mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap industri perfilman nasional juga tersedia melalui Dana Indonesiana yang mencakup penyediaan bantuan dan fasilitasi bagi insan perfilman.
Dana Indonesiana merupakan salah satu instrumen pendanaan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan serta pengembangan karya di sektor kebudayaan, termasuk perfilman.
Menurut Fadli, pemerintah telah meningkatkan plafon dana abadi kebudayaan hingga mencapai Rp8 triliun.
Dari dana abadi tersebut, pemanfaatan hasil pengelolaannya diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar hingga Rp500 miliar setiap tahun.
"Plafon dana abadi kebudayaan ini telah kita tingkatkan hingga Rp8 triliun, dengan pemanfaatan hasil kelola sekitar Rp350 miliar hingga Rp500 miliar per tahun," kata Fadli.
Hasil pengelolaan dana abadi kebudayaan tersebut menjadi salah satu sumber dukungan bagi berbagai program pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional.
Melalui kombinasi skema dana koproduksi Rp20 miliar, Dana Indonesiana, serta fasilitasi keikutsertaan dalam festival internasional, Kementerian Kebudayaan berupaya memperkuat dukungan terhadap perkembangan industri perfilman Indonesia.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kolaborasi internasional, serta mendorong sineas nasional menghasilkan karya film yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Kementerian Kebudayaan juga menargetkan penguatan ekosistem perfilman nasional secara berkelanjutan agar karya sineas Indonesia semakin mampu menjangkau penonton dan pasar internasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick




