Pantau - Anggota DPR RI Muhammad Khozin menyatakan proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan kehilangan objek dan menjadi tidak relevan apabila Gibran benar-benar resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Khozin menyusul beredarnya informasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut anggota Komisi II DPR RI tersebut, pengunduran diri Gibran akan membuat proses HMP yang telah diajukan 120 anggota DPR tidak perlu dilanjutkan karena objek pembahasannya sudah tidak ada.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa hingga Kamis, proses HMP masih berjalan di DPR RI karena belum ada kepastian mengenai pengunduran diri Gibran.
DPR Tegaskan HMP Tetap Berjalan Selama Gibran Belum Resmi Mundur
Muhammad Khozin menjelaskan bahwa proses hak menyatakan pendapat yang diajukan anggota DPR tetap berlangsung sesuai agenda parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI sebelumnya secara resmi mengajukan HMP terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026) sore.
Pengajuan tersebut menjadi dasar pembahasan lebih lanjut di DPR mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Khozin mengatakan DPR telah menjadwalkan pengumuman resmi usulan HMP dalam rapat paripurna pada Kamis siang.
“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.
Menurut Khozin, proses tersebut baru akan kehilangan relevansinya apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Ia menekankan bahwa informasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran masih harus dipastikan.
Jika Gibran Mundur, MPR Harus Pilih Wakil Presiden Baru dalam 60 Hari
Khozin menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” katanya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti apabila jabatan tersebut kosong.
Pemilihan dilakukan terhadap dua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.
Khozin juga menjelaskan bahwa pengajuan calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR memiliki batas waktu tersendiri.
Menurutnya, Presiden dapat mengusulkan dua calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna MPR.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Khozin Tanggapi Kabar Pengunduran Diri Gibran
Muhammad Khozin mengaku telah mendengar informasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Namun, ia menyampaikan pandangannya dengan menekankan bahwa informasi tersebut masih bersifat bersyarat.
Khozin menyatakan akan menghormati keputusan Gibran apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak mengakhiri polemik mengenai ijazah yang berkaitan dengan Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berlangsungnya proses HMP yang telah diajukan sejumlah anggota DPR.
Hingga pernyataan Khozin disampaikan, proses HMP masih dijadwalkan berlanjut melalui agenda resmi rapat paripurna DPR.
Polemik Gibran Jadi Bahan Evaluasi Revisi UU Pemilu
Selain membahas proses HMP dan kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden, Khozin juga menyinggung revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ia mengatakan Komisi II DPR RI akan menjadikan polemik yang melibatkan Gibran sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.
Menurut Khozin, panitia kerja Komisi II saat ini tengah menjalankan proses pembahasan revisi UU Pemilu.
“Kebetulan saat ini kami di Panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan. Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” katanya.
Khozin menilai sejumlah persoalan yang muncul dalam polemik tersebut dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan aturan pemilihan umum.
Sementara itu, nasib HMP terhadap Gibran masih bergantung pada perkembangan status jabatan Wakil Presiden dan proses yang berlangsung di DPR.
Apabila Gibran tetap menjabat, proses HMP yang telah diajukan 120 anggota DPR masih dapat berlanjut sesuai mekanisme parlemen.
Sebaliknya, jika Gibran resmi mengundurkan diri, Khozin menilai proses HMP akan kehilangan objek dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan mengikuti ketentuan konstitusi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
