Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman menegaskan bahwa rapat tersebut akan mendalami dugaan rangkaian perbuatan ilegal yang melibatkan tersangka berinisial LSP dan sejumlah pihak terkait.
Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga kemungkinan adanya tindakan lain yang saling berkaitan.
"Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir," kata Habiburokhman.
Ia meminta kepolisian memberikan penjelasan menyeluruh agar dugaan pelanggaran hukum dalam perkara tersebut dapat didalami secara serius.
Komisi III DPR Minta Kapolri Ungkap Rangkaian Dugaan Tindakan Ilegal
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai seluruh rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan para tersangka.
Selain penyadapan ilegal, ia menyoroti dugaan pengawasan atau surveilans ilegal terhadap sejumlah pihak.
Komisi III juga akan mendalami dugaan pembunuhan karakter secara ilegal dan pengondisian opini melalui media sosial.
Menurut Habiburokhman, rangkaian tindakan tersebut diduga berkaitan dengan upaya merongrong program pemerintah.
Ia turut menyinggung dugaan penggalangan massa aksi sebagai salah satu persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
"Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata dia.
Habiburokhman menilai seluruh informasi tersebut perlu diuji melalui proses pendalaman dan penegakan hukum.
Ia menyatakan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu dapat dinilai sebagai bentuk serangan makar sebagaimana ketentuan pidana yang dirujuknya.
Namun, dugaan mengenai rangkaian tindakan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Bareskrim Tetapkan Empat Perwira Polri sebagai Tersangka
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, dugaan tindakan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, dan sejumlah tokoh politik.
Selain itu, dugaan penyadapan juga menyasar pihak media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang dilakukan Bareskrim Polri.
DPR Soroti Dugaan Upaya Mengganggu Tugas Presiden
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden harus mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepala negara.
Menurutnya, penyelidikan tidak boleh hanya berfokus pada tindakan penyadapan, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan adanya kegiatan lain yang berhubungan.
Ia meminta Kapolri menjelaskan keterkaitan dugaan surveilans ilegal, pembentukan opini di media sosial, dan tindakan lainnya yang disebut dalam perkara tersebut.
Komisi III DPR juga ingin mengetahui sejauh mana rangkaian dugaan perbuatan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan.
Habiburokhman menilai pembuktian atas dugaan tindakan itu penting sebelum menentukan kemungkinan penerapan ketentuan pidana lebih lanjut.
Rapat kerja dengan Kapolri dijadwalkan menjadi forum bagi DPR untuk meminta keterangan langsung mengenai perkembangan penanganan kasus.
Irjen AS Telah Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Di tengah proses penanganan perkara, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota Polri berinisial Irjen AS.
Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai tindak lanjut atas keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Sementara itu, proses penanganan dugaan tindak pidana yang melibatkan para tersangka masih menjadi perhatian Komisi III DPR RI.
Rapat kerja pada Kamis dijadwalkan berlangsung selama tiga setengah jam, mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.
Melalui rapat tersebut, Komisi III DPR meminta kepolisian menyampaikan fakta dan perkembangan penyidikan agar seluruh dugaan pelanggaran hukum dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
